Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA: Kita Ragu, Minta BPKP Audit Forensik 

Ditargetkan Rp 1 miliar, disetor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen. 

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. 

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. 

"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal, belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah.

Mengingat, komponen biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma. 

Jadi  dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kalau kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh walikota, agar diketahui persis dimana letak persoalannya," kata Ismail.

Walikota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun, agar target penerimaan daerah dapat benar-benar efektif dikumpulkan dan kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah. (*)

Baca juga: Dua Hari Ini, Jumlah Pasien Terpapar Covid-19 yang Dirawat RSUCM Aceh Utara Terus Bertambah