Koalisi Bersama DPRK Kritisi Dokumen LKPJ Pemkab Aceh Jaya

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Sejumlah partai di Kabupaten Ace Jaya yang tergabung dalam koalisi bersama mengkritisi dokumen pertanggungjawaban anggaran tahun 2020 Pemkab Aceh Jaya.

Hal itu disampaikan Ketua PAN Aceh Jaya Ir Fauzi Yahya yang merupakan juru bicara koalisi bersama di sela-sela kegiatan buka bersama yang dilakukan di Pay Kupi Calang, Rabu (20/4/2021).

Turut hadir pada pertemuan tersebut Ketua Partai Aceh, Safriantoni, Golkar, T Asrizal, Demokrat, T Hasyimi Puteh, PPP, Tgk Muzanni, dan PAN, Ir Fauzi Yahya.

Menurutnya sejumlah ketua partai melalui kader-kader menerima banyaka keluhan dari masyarakat terkait adanya pembangunan tahun 2020 yang diduga dilakukan tidak maksimal.

• Adik dan Abang Kandung di Bener Meriah Bacok-Bacokan Hingga Luka Parah, Diduga Gara-gara Masalah Ini

• Kapasitas Oksigen KRI Nanggala-402 Bertahan 3 Hari, TNI Punya Waktu 72 Jam untuk Temukan Kapal Selam

Ia menjelaskan saat ini berkas LKPJ sudah diserahkan kepada DPRK Aceh Jaya untuk dilakukan pembahasan dan akan menjadi perhatian khusus dari koalisi bersama partai Aceh Jaya.

Fauzi Yahya menyampaikan dalam dokumen LKPJ dinilai banyak hal yang akan menjadi pertanyaan DPRK namun harus lebih dulu dipelajari.

Piahknya juga menerima banyak masukan dan laporan masyarakat terkait pembangunan tahun 2020.

"Selama ini kita ada menerima masukan dan informasi dari masyarakat ada kejanggalan, hanya saja kita kan belum tahu, makanya untuk saat ini kita duduk untuk mempelajari terkait dengan hal itu," ungkapnya.

"Sekarang masyarakat bilang ke kita jalan dibangun setengah kilo, kita kan nggak tahu bener setengah kilo atau gimana, jadi akan kita pelajari lebih mendalam di LKPJ dan mencocokkan data," pungkasnya.

Selain itu, Ketua DPD II Golkar Aceh Jaya T Asrizal yang juga merupakan wakil ketua II DPRK juga mengharapkan pemerintah pada pelaporan LKPJ tahun ini dapat bersikap lebih baik terhadap lembaga dewan.

"Contohnya ya pansus sudah dibentuk dan mulai bekerja, tapi bahan dokumen tidak diserahkan oleh dinas, bahkan sampai beberapa kali minta baru diberikan data tersebut," tandasnya.

Untuk itu, pada LKPJ tahun ini, T Asrizal mengharapkan agar dokumen lebih dulu disiapkan oleh dinas atau Pemerintah.

"Kita bentuk atau turun setelah diberikan datanya, kalau tidak kita tidak akan Pansus, jadi saling menghargai," tutupnya.(*)