Banyak Proyek Fisik APBA 2021 belum Dilelang, DPRA Minta Pemerintah Jangan Menunggu Aturan Baru

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh selaku Kepala ULP, kata Irfanusir, harus gesit, jangan menunggu.

Datangi Kementerian dan Kelembagaan Negara yang berwenang terkait pelaksanaan pelelangan paket proyek APBD/APBA.

Baca juga: Alasan KKB Papua Sulit Dipadamkan, Ternyata Segini Gelontoran Dana yang Digunakan Untuk Beli Senjata

Tanyakan kepada mereka, kata Irfanusir, langkah apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh, menunggu keluarnya aturan baru untuk lelang paket proyek APBD/APBA, bukan menunggu di Aceh.

“Masa kerja tahun anggaran 2021, tinggal 8 bulan lali. Bakal banyak paket proyek APBA2021, yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini dan jangan menunggu,” ujar Irfannusir.

Hal yang sama juga dipertanyakan anggota Komisi IV DPRA, Abdurrahman Ahmad.

Menurutnya, Komisi IV sebelum bulan puasa pernah memanggil mitra kerja SKPA Komisi IV, yaitu Dinas PUPR, Dinas Pengairan, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dan lainnya. 

Mereka mempertanyakan kenapa paket-paket proyek fisik pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 ini, masih banyak yang belum dilelang.

Dinas Perkim ada 213 paket proyek yang dokumennya sudah diserahkan ke ULP, tapi pihak ULP belum menayangkannya untuk dilelang terbuka.

Rinciannya Dinas Pengairan 73 paket, Dinas PUPR 28 paket, Dishub 26 paket.

Abdurrahma mengatakan Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir Mawardi yang ditanya Komsi IV DPRA pada saat rapat kerja bersama di ruang kerja Komisi IV belum lama ini, mengatakan paket-paket proyek Dinas PUPR yang sudah siap dokumen pendukungnya sebanyak 28 paket sudah diserahkan ke ULP. 

“Tapi kenapa sampai bulan ini belum ditayang ULP, kita tidak tahu, silakan tanyakan kepada pihak ULP,” kata Kadis PUPR Aceh tersebut.

Abdurrahman menyebutkan, menurut data di TV Monitor P2K Setda Aceh, pada tahun ini dari 36 SKPA, jumlah paket APBA 2021 yang mau dilelang sebanyak 1.594 paket dengan nilai Rp 3,006 trilliun.

Yang sudah teken kontrak baru ada 39 paket, belum ditayang 568 paket dan belum diserahkan ke ULP dan masih ada di SKPA sebanyak 986 paket lagi.

Alasan pihak SKPA belum menyerahkan ke ULP, pertama paket proyek yang dokumennya sudah diserahkan ke ULP,  sampai kini belum ditayangkan. Sehingga untuk paket proyek yang lian menunggu aturan yang baru.

Asisten II Setda Aceh, Ir Mawaradi yang dikonfirmasi Serambi Jumat (23/4) terkait perubahan aturan lelang proyek APBD/APBA tersebut mengatakan, benar dalam pelaksanaan lelang tahun 2021 ini ada peraturan baru Perpres Nomor 12 tahun 2021.