Breaking News:

Pilkada Aceh 2024

Muhammad Nazar, Pilkada Aceh bukan Lex Specialis, Pilkada Aceh 2012 Juga Bergeser

Ketua Umum Partai SIRA Muhammad Nazar,  mengatakan dari awal  dia melihat di tingkat daerah Aceh tidak terlalu serius mengharapkan Pilkada di 2022....

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Ketua Umum Partai SIRA, Muhammad Nazar. 

Laporan Fikar W Eda

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai SIRA Muhammad Nazar,  mengatakan dari awal  dia melihat di tingkat daerah Aceh tidak terlalu serius mengharapkan Pilkada di 2022.

Bukan urusan Pilkada saja, katanya, yang jauh lebih wajib harus dilaksanakan tepat waktu dan terus dipertanyakan publik umum terkait pengisian sisa masa jabatan Wagub 2017-2022 juga tak dilaksanakan.

"Lalu bagaimana sekarang kita ingin yakinkan rakyat dan pemerintah dengan alasan UUPA supaya Pilkada Aceh dilaksanakan di 2022. Apakah pengisian sisa jabatan wagub, pengentasan kemiskinan dan lain-lain bukan bahagian dari UUPA dan undang-undang lainnya yang juga berlaku di Aceh?" ujar Muhammad Nazar di Jakarta, Sabtu (24/4/2021) menanggapi surat Mendagri yang menetapkan Pilkada Aceh pada 2024 serentak seluruh Indonesia.

Nah, publik kan terus mempertanyakan cara berfikir dan bertindak para penguasa dan elit Aceh yang justru tidak mengisi kewajiban hasil Pilkada 2017-2022 terkait kekosongan wagub, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

Menurut Nazar, banyak pengamat dan tokoh nasional melihat aneh, apa yang terjadi dalam praktik sosial politik Aceh yang tidak menghargai atau gagal paham tentang yang telah dihasilkan di Pilkada 2017. Lalu kini memburu Pilkada 2022 yang belum tentu menghasilkan pemimpin berkualitas.

Baca juga: KSAL Sebut KRI Nanggala 402 Tenggelam Bukan karena Ledakan

"Terkait jadwal Pilkada Aceh yang harus dilaksanakan setiap lima tahunan itu sama juga secara nasional. Tetapi jadwal lima tahunan itu bukan norma yang kaku. Artinya dapat berubah jika ada sesuatu yang dianggap lebih penting dan bermanfaat," ujarnya.

Kata Nazar, masa jabatan tetap lima tahun tetapi jika Pilkada tak tepat waktu, ada aturan lain yang mewajibkan penempatan pejabat sementara di kabupaten kota maupun provinsi.

Karena itu pula, lanjutnya, pasal-pasal Pilkada dalam UUPA bukan suatu kekhususan Aceh dan tidak bersifat lex specialis. Jadwalnya dapat berubah. Dan aturan hukum atau undang-undang itu adalah produk dari pemikiran hingga kebijakan politik.

"Dalam keadaan tertentu, politik itu selalu di atas dan memang atau mengalahkan dalam arti mampu merubah aturan hukum yang telah ada dengan sesuatu yang baru," ujar Muhammad Nazar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved