Breaking News:

Aceh Perlu Gagas Qanun Pelestarian Cagar Budaya, Syech Fadhil: Ini Juga Amanah MoU Helsinki

"Padahal dalam UU dan MoU Helsinki jelas mengamanahkan tentang regulasi kebudayaan, seperti poin 1.1.6.” tukas Syech Fadhil.

Penulis: Yocerizal
Editor: Yocerizal
Serambinews.com
Senator asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI, dalam sidang paripurna Panitia Musyawarah (Panmus) dan Pimpinan DPD RI, Jumat (9/4/2021). 

Aceh Perlu Gagas Qanun Pelestarian Cagar Budaya, Syech Fadhil: Ini Juga Amanah MoU Helsinki

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, mengatakan, Pemerintah Aceh perlu segera menggodok Qanun Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Keberadaan ini dinilai penting karena Aceh memiliki budaya dan cagar budaya yang cukup banyak dan bernilai tinggi yang harus dilestarikan.

"Fakta beberapa waktu belakang terjadi kisruh tentang budaya dan cagar budaya, seperti beberapa nisan yang terimbas proyek nasional seperti IPAL dan tol," kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini di sela-sela acara buka puasa bersama MAPESA, Sabtu (1/5/2021).

Imbas dari ketiadaan Qanun Kebudayaan dan Cagar Alam ini, kata Syech Fadhil, penyelamatan situs budaya dan cagar alam di Aceh luput dari perhatian.

"Termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan publik. Kalau situs tadi rusak, maka akan hilang dan raib begitu saja seolah tak ada," ujar senator muda yang dikenal akrab dengan kalangan dayah di Aceh ini.

Sebagai contoh, kata Syech Fadhil, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menetapkan Banda Aceh sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Irwandi Obati Rasa Rindu Akan Aceh Lewat Masakan Sang Istri, Begini Curahan Hati Darwati A Gani

Baca juga: Warga Arab Saudi Diizinkan Melancong ke Luar Negeri Mulai 17 Mei 2021, Jika Sudah Divaksin Covid-19

Baca juga: Waduh! Menteri Agama Tolak Permintaan Ma’ruf Amin, Tak Izinkan Santri Mudik ke Kampung Halaman

Tapi di sisi lain, Banda Aceh belum memiliki Qanun dan regulasi tentang kebudayaan, mulai dari penelusuran, penyelamatan, perawatan, pembinaan hingga penganggaran dan lainnya.

"Padahal dalam UU dan MoU Helsinki jelas mengamanahkan tentang regulasi kebudayaan, seperti poin 1.1.6.” tukas Syech Fadhil.

“Ini amanah MoU Helsinki yang juga tak dijalankan lho, jadi bukan cuma soal bendera dan lambing saja," kata Syech Fadhil sambil tersenyum.

Aceh, lanjut Syech Fadhil, kaya akan peninggalan sejarah dan memiliki kebudayaan tinggi. Jangan biarkan semua ini musnah.

“Kepedulian dari relawan seperti MAPESA oke, tapi tanggung jawab bersama juga harus ada. Maka qanun adalah suatu keharusan," pungkas Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh ini lagi.(*)

Baca juga: Top! Ternyata Pencipta Mesin Penerbangan Bukanlah Wright Bersaudara, Melainkan Ilmuwan Muslim

Baca juga: Kabar Gembira! THR 3.213 PNS Dipastikan Cair Besok, Puluhan Pegawai Berstatus P3K Juga Dapat

Baca juga: ‘Tsunami’ Covid-19 di India Kian Mengerikan, Oksigen di Rumah Sakit Langka, Stok Vaksin Corona Habis

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved