Breaking News:

Berita Aceh Tenggara

Pindah Tugas, Saksi Ahli dari BPKP Aceh tidak Hadiri Sidang Perkara Dugaan Korupsi di KIP Agara

Termasuk juga permintaan pemberian keterangan ahli, baik dalam proses penyidikan maupun saat proses persidangan.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya. 

Laporan Asnawi Luwi |Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Saksi ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI Perwakilan Aceh tak hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi di Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (6/5/2021).

Terkait hal ini, Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengatakan, pihaknya senantiasa berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di Wilayah Aceh.

Sampai saat ini, jelasnya, Perwakilan BPKP Aceh selalu berupaya untuk memenuhi semua permintaan aparat penegak hukum dalam penugasan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Termasuk juga permintaan pemberian keterangan ahli, baik dalam proses penyidikan maupun saat proses persidangan.

"Perlu kami sampaikan alasan ketidakhadiran ahli dari BPKP pada persidangan kasus korupsi KIP Aceh Tenggara, Kamis (6/5/2021), karena pegawai yang bersangkutan sudah tidak bertugas di Perwakilan BPKP Aceh karena mutasi atau pindah tugas sejak bulan Desember 2018, dan saat ini bertugas pada Kantor Pusat BPKP di Jakarta,” beber Indra.

Baca juga: Nekat Nonton K-Drama, 10.000 Siswa di Korut Serahkan Diri ke Kantor Polisi. Ini Ancaman Hukumannya

Baca juga: Ratusan Kelompok Aktivis HAM Desak PBB Berlakukan Embargo Senjata di Myanmar

Baca juga: Donald Trump Sebut Keputusan Facebook dan Twitter Menutup Akunnya Sebagai Aib Negara

Terhadap kondisi tersebut, terang Indra, pihaknya telah menyampaikan surat ke Kantor Pusat BPKP di Jakarta agar pegawai yang bersangkutan dapat ditugaskan untuk mengikuti sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor di Banda Aceh.

Namun demikian, BPKP mengikuti dan mematuhi serta berkomitmen dalam upaya penanganan wabah Covid-19 dengan membatasi kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau mudik sejak bulan April 2021 sampai dengan berakhirnya periode Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Kami akan siap memfasilitasi dan menghadirkan pegawai yang bersangkutan jika majelis hakim yang menangani perkara dapat memberikan kesempatan dengan menjadwalkan ulang untuk agenda mendengar keterangan ahli dari auditor kami, baik secara langsung ataupun melalui persidangan secara online (vicon, daring)," papar Indra Khaira Jaya dalam rilisnya kepada Serambinews.com, Kamis (6/5/2021).

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh kembali mensidangkan perkara kasus dugaan korupsi dana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara tahun 2017 sebesar Rp 27,9 miliar, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Sebanyak 559 Pejabat Fungsional Pemerintah Aceh Jalani Tes Narkoba

Baca juga: Angkutan Umum Antar Kabupaten di Aceh Dilarang Beroperasi Sejak 6-17 Mei 2021

Baca juga: Gara-gara Nekat Indehoi di Kosan, Pria Beristri & Mama Muda Harus Rela Lebaran di Penjara

Dalam agenda persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nurmiati SH, bersama dua hakim anggota, Eti Astuti SH, dan M Fatan Riyadhi SH, menghadirkan saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan dari pihak akuntan.

Namun kedua saksi tersebut tidak hadir di persidangan Pengadilan Negeri /PHI/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tenggara, Edwardo SH MH hanya membacakan keterangan ahli itu secara virtual.

Kasus ini terkait dua bulan gaji ribuan petugas PPS yang tidak dibayarkan tahun 2017.

Baca juga: Seorang Wanita Hilang di Hutan Utan, Bertahan HIdup Hanya dengan Rumput dan Lumut

Baca juga: Bikin Haru! Belajar Ngaji di Usia 46 Tahun, Bebi Romeo Dibimbing Anak-anaknya

Baca juga: Beberapa Minggu Sebelum Cerai, Melinda Gates Sempat Beli Rumah Senilai Rp 17,4 Miliar

Bahkan, kala itu sempat terjadi aksi unjuk rasa dari kalangan petugas PPS di  Kantor KIP Aceh Tenggara tahun 2017.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved