Breaking News:

Salam

Beasiswa Mestinya Disalur Pihak yang Tepat ke Penerima yang Tepat

EMPAT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA yang diduga terlibat dalam pemotongan dana bantuan pendidikan (beasiswa)

Editor: hasyim
For Serambinews.com
Surat Mendagri soal persetujuan penyidikan perkara dugaan korupsi bantuan pendidikan 

EMPAT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA yang diduga terlibat dalam pemotongan dana bantuan pendidikan (beasiswa) pada tahun 2017 sudah memenuhi panggilan Polda Aceh. Mereka adalah bagian dari enam anggota DPRA aktif yang dipanggil polisi terkait kasus tersebut. Keempat anggota DPRA itu adalah AHA, Zu, YH, dan AA. Sedangkan dua orang lagi yakni HY dan IU, hingga dua hari lalu, belum datang ke Polda. Pemanggilan enam anggota DPRA itu dilakukan Polda Aceh setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, Mendagri sudah menyetujui penyidikan terhadap enam anggota DPRA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa BPSDM Aceh tahun 2017. Mereka merupakan anggota DPRA aktif yang berasal dari beberapa partai politik nasional dan partai politik lokal.

Polda Aceh menyatakan komit menuntaskan kasus korupsi beasiswa tersebut. “Kita komit untuk menyelesaikan kasus ini, tapi berproses. Tetap kita tuntaskan karena jumlah kerugian negara besar. Walaupun banyak saksi, tetap kita tuntaskan,” tegas Winardy.

Sebelumnya, Polda Aceh melalui Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sudah memeriksa 400 saksi terkait kasus tersebut. Seluruh saksi tersebut merupakan mahasiswa. Mereka merupakan bagian dari 803 orang sebagai penerima bantuan biaya pendidikan tersebut.

Sesungguhnya, dalam kasus ini ada sembilan anggota DPRA periode 2014-2019 diduga menyelewengkan dana bantuan pendidikan atau beasiswa untuk mahasiswa tahun akademik 2017. Sembilan anggota DPRA sebagai pengusul dana bantuan pendidikan itu terindikasi kuat memotong atau menyelewengkan dana tersebut. Total bantuan pendidikan yang sudah disalurkan mencapai Rp 19,6 miliar. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi Inspektorat terhadap 197 mahasiswa, mereka hanya menerima Rp 5,2 miliar, yang lainnya diduga dipotong oleh penghubung yang ditunjuk para anggota DPRA tadi. Begitulah singkat cerita kasus dugaan korupsi beasiswa yang sudah terjadi empat tahun lampau. Entah berapa kali pula sudah berlangsung unjuk rasa mahasiswa dan aktivis LSM antikorupsi yang mendesak pihak penegak hukum supaya segera mengusut secara tuntas kasus yang dianggap sudah terang benderang itu. Apalagi, orang-orang yang diduga terkait dengan kasus itu tidak susah dicari. Di sisi lain, kita melihat memang ada banyak kejanggalan dalam penyaluran beasiswa itu. Antara lain disalur oleh pihak yang tidak tepat, dan mungkin juga disalur kepada pihak yang kurang tepat, serta dengan cara yang tidak tepat pula.

Publik pasti bertanya, atas dasar apa anggota DPRA bisa terlibat sebagai penyalur beasiswa yang mestinya wewenang eksekutif? Kedua, seperti diprotes para pengunjuk rasa dalam beberapa kali aksi demo, penyaluran beasiswa itu tidak terbuka sehingga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya, beasiswa itu disalur kepada kerabat oknum anggota dewan. Ini tentu saja mengabaikan kelayakan penerimanya.

Harusnya, anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan dalam penyaluran bantuna pendidikan dari Pemerintah Aceh, bukan malah menjadi pelaksananya. Tugas dewan sesungguhnya adalah memonitor penyaluran Beassiswa itu oleh eksekutif atau lembaga berwenang lainnya. Dewan memantau apakah besasiswa itu disalurkan secara tepat. Apakah beasiswa itu diterima oleh orang yang layak. Dan, apakah beasiswa itu diteruma dalam jumlah yang tepat oleh orang yang berhak? Jadi, idealnya itulah fungsi dewan dalam penyaluran beasiswa, bukan malah dibiarkan terlibat langsung. Oleh sebab itu, kita berharap polisi mengusut secara tuntas matarantai penyaluran beasiswa itu sehingga nantinya akan terungkap siapa yang berbuat curang dan siapa pula yang amanah. Para penghubung penyalur merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dalam kasus dugaan korupsi beasiswa ini. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved