Sosok Ajudan Bupati Nganjuk yang Jadi Tersangka, Ini Perannya dalam Kasus Jual Beli Jabatan
M Izza Muhtadin menjadi satu-satunya karyawan non pegawai negeri sipil (PNS) atau honorer yang menjadi tersangka selain Bupati Nganjuk Novi Rahman
lihat foto
Argo mengatakan, empat camat dan satu mantan camat tersebut terancam hukuman pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
Sedangkan ajudan Bupati Nganjuk disangkakan melanggar pasal Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seluruh tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Lalu bagaimana sosok ajudan bupati Nganjuk?
Informasi yang dihimpun wartawan surya.co.id, Izza ternyata bukan aparatur sipil negara (ASN).
Status Izza baru renaga harian lepas (THL) alias honorer.
"Dia berasal dari Jombang," tutur sumber surya.co.id.
Pria yang memiliki model rambut cepak dan rapi ini dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara.
"Dia baru menjadi ajudan Bupati Nganjuk setahun terakhir," pungkasnya.
Baca juga: KPK Tangkap Bupati Nganjuk yang Patok Harga Rp 10-150 Juta untuk Pengisian Jabatan
Baca juga: Terjaring OTT KPK, PKB Bantah Bupati Nganjuk Kadernya, Kirim Link Video Novi Mengaku Kader PDIP
Patok Harga Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta
Info terbaru kasus ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ternyata mematok harga yang bervariasi dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Pol Argo Yuwono menyampaikan Novi Rahman mematok harga termurah Rp 2 juta hingga termahal Rp 50 juta.
Menurut Argo, tingkat harga yang dipatok oleh Bupati Nganjuk tergantung posisi atau level struktur jabatan tersebut.
Diantaranya mulai dari jabatan di perangkat desa hingga tingkat kecamatan.
"Setorannya bervariasi ya. Karena juga ada dari desa yang dia ngumpulkan, dari kepala desa. Ada yang Rp 2 juta. Juga ada nanti dikumpulkan naik ke atas, desa ke kecamatan, ada juga yang Rp 15 juta juga ada. Rp 50 juta juga ada. Jadi bervariasi antara Rp 2 juta sampai Rp 50 juta," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021).
