Breaking News:

Jaksa Terima Hasil Audit BPKP, Kasus Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe sudah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Kajari Lhokseumawe Dr Mukhlis SH MH 

LHOKSEUMAWE - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe sudah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, pada Rabu (19/5/2021). Hasil audit terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan pengaman Pantai Cunda-Meuraksa diantar langsung petugas ke Lhokseumawe. 

Seperti diketahui, BPKP Perwakilan Aceh mulai melakukan audit investigasi terhadap proyek pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Kota Lhokseumawe senilai Rp 4,9 miliar tahun 2020 pada Februari 2021. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Kejari Lhokseumawe yang meminta audit investigasi terhadap proyek tersebut.

“Kasus itu sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemarin (Rabu red), kita baru menerima hasil audit investigasi terkait kasus itu dari BPKP Perwakilan Aceh,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, Dr Mukhlis melalui Kasi Intel, Miftahuddin SH kepada Serambi, Kamis (20/5/2021).

Menurut Miftahuddin, jika sudah disposisi, nantinya pihaknya akan menyusun laporan dan telaah. Lalu, untuk proses selanjutnya akan mengikuti prosedur dalam penanganan perkara, apakah perlu ekspose lagi di internal. “Setelah kami ekspos internal nantinya untuk menentukan langkah selanjutnya baru kita sampaikan ke media,” ujar Miftahuddin.

Diperkirakan untuk menentukan langkah selanjutnya diperkirakan butuh waktu selama dua pekan. “Kasus ini menarik perhatian masyarakat, dan kami juga menangani kasus tersebut dengan serius,” pungkas Miftahuddin.

Sementara Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya kepada Serambi, menyebutkan, sudah menugaskan seorang petugas pada Rabu (19/5/2021) untuk mengantarkan hasil audit ke Kejari Lhokseumawe. “Pengantar surat tersebut dibuat oleh BPKP Pusat, karena hasil audit juga dikirim ke Kejaksaan Agung,” tegas Indra.

Selain itu, hasil audit tersebut juga disampaikan ke Kejati Aceh dan kemudian disampaikan Kejari Lhokseumawe. “Laporannya sudah selesai pada 1 April 2021, dan sudah dibahas juga bersama teman-teman penyidik Kejari Lhokseumawe. Kemarin, sudah saya kirim orang untuk mengantar hasil audit tersebut,” kata Indra.

Ditambahkan, dengan sudah dikirim laporan tersebut, maka proses audit telah rampung. “Makanya tadi saya bilang sama Pak Kajati, tolong ini dijaga, karena ini juga terapi bagi para pelaku yang lainnya. Sehingga, mereka menjadi sadar, bahwa penyimpangan itu tidak boleh dilakukan dan Pak Kejati juga sepakat,” tegas Indra Khaira Jaya.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi, menyampaikan Kejari Lhokseumawe harus transparan dalam penyidikan dan nilai kerugiannya sudah ada berdasarkan hasil audit BPKP, serta sudah diserahkan. “MaTA meyakini Kejaksaan sudah tau siapa saja yang terlibat, sejak kejaksaan melakukan pulbaket kasus tersebut,” ujar Alfian.

Menurut Alfian, kasus tersebut tidak berdiri pada rekanan dan pihak dinas terkait saja. Tapi, ada perintah atasan sehingga pihak dinas berani membuat administrasi seakan akan proyek tersebut ada dibangun sampai terjadi pencairan dana padahal fiktif.

”Kasus ini selain terjadi nyata korupsi yang berakibat terjadi kerugian negara juga terjadi maladministrasi dengan memalsukan dokumen, sehingga fakta sebenarnya nihil,” pungkas Alfian.(jaf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved