Trump Sebut Abraham Accords Jadi Fajar Baru Timur Tengah. 9 Bulan Kemudian, Hamas-Israel Perang

Sebagai bagian dari kesepakatan dengan UEA pendukung utama Palestina, Israel setuju untuk sementara menghentikan rencana kontroversial.

Mencaplok bagian Tepi Barat, tanah yang dianggap penting oleh Palestina untuk harapan mereka akan negara di masa depan.

"Alasan itu terjadi, cara terjadinya, pada saat itu terjadi adalah untuk mencegah aneksasi," kata Yousef Al Otaiba, duta besar UEA untuk AS, dalam panel Washington Institute for Near East Policy pada Februari.

Kurang dari setahun kemudian, para ahli mengatakan negara-negara penandatangan menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak nyaman.

Karena gagasan kesepakatan itu akan memberi mereka pengaruh atas Israel untuk membantu dalam dorongan Palestina untuk menjadi negara bagian.

Sementara UEA mengeluarkan pernyataan mengutuk penggusuran keluarga Palestina oleh pemukim Yahudi di Yerusalem Timur dan serangan polisi di Masjid Al-Aqsa Yerusalem.

Nnegara itu sebagian besar diredam panggilan semakin keras bagi Israel untuk mengakhiri kampanye serangan udara nya.

"Itu bukanlah mekarnya perdamaian di Timur Tengah seperti yang dijanjikan pemerintahan Trump," kata Nasr.

"Itu adalah sekelompok negara yang membuka hubungan dengan cara yang bermanfaat bagi kepentingan individu," jelasnya.

"Kebijakan domestik dan luar negeri mereka dan kebenaran itu sekarang telah terungkap oleh apa yang terjadi" di kawasan itu," katanya.

Perjanjian tersebut memberi UEA dan negara-negara Teluk lainnya kesempatan untuk bermitra dengan Israel di sektor teknologi dan untuk membuka pariwisata.

Lucy Kurtzer-Ellenbogen, Direktur Program Konflik Israel-Palestina di Institut Perdamaian Amerika Serikat, mengatakan kesepakatan itu mewakili titik balik bagi para penandatangan dan negara-negara Arab lainnya.

Seperti Arab Saudi, yang belum secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi sedang bergerak ke arah itu.

"Mereka telah memutuskan tidak ingin kepentingan mereka disandera untuk penyelesaian konflik dan pemenuhan aspirasi nasional Palestina," katanya.

Gerald Feierstein, wakil presiden senior Institut Timur Tengah dan veteran 41 tahun dari Dinas Luar Negeri AS, mengatakan kesepakatan itu sengaja meminggirkan warga Palestina.