Breaking News:

Berita Kutaraja

BPKP Aceh Lakukan Pengawasan Preventif & Represif Selama 2 tahun, Temukan Kerugian Negara Rp 44,4 M

"Secara preventif, masih ditemui potensi in-efektif belanja dengan total nilai Rp 472,2 miliar,” ujar Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya 

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI Perwakilan Aceh melakukan pengawasan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya), selama dua tahun hingga per Mei 2021.

"Secara preventif, masih ditemui potensi in-efektif belanja dengan total nilai Rp 472,2 miliar,” ujar Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Rabu (2/6/2021).

“Data penerima bansos invalid sebanyak 85 ribu, di antaranya 58 ribu data penerima ganda serta eksekusi dana bantuan nakes baru mencapai 50,61 persen dari anggaran Rp 83 miliar,” urai dia.

“Secara represif, terdapat 18 kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 44,4 miliar," ungkap Indra Khaira Jaya.

Lanjut dia, konsultatif sampai dengan bulan Mei 2021, kapabilitas APIP, maturitas SPIP masing-masing masih di posisi 33,33 persen dan 40 persen.

Baca juga: Toyota Raize Sudah Tersedia di Aceh, Di Semua Dealer Dunia Barusa

Baca juga: Sudah 75 Orang Diperiksa KPK Terkait Kaus Suap atau Gratifikasi, Termasuk Plt Gubernur 

Baca juga: Demokrat Aceh akan Gelar Musda, Pendaftaran Balon Ketua 3-10 Juni

MRI Pemda masih rata-rata level 1, dan 6 PDAM yang kurang sehat dan 8 PDAM masih sakit, serta masih terdapat 5 Pemda yang terlambat dalam menyusun APBD dan tingkat kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 12,38 persen.

Namun demikian, 24 Pemda (100 persen) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Revitalisasi fungsi-fungsi perencanaan daerah dengan prinsip perencanaan berbasis bukti yang efektif serta pengerjaannya efesien dan berkelanjutan," ujar Indra.

Atas hal tersebut, lanjut Indra, perlu komitmen yang sungguh-sungguh antara BPKP bersama Pemda se-Aceh untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengawal perencanaan dan penganggaran APBA/APBK 2021 dan APBA/APBK 2022.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved