Breaking News:

Berita Kutaraja

BPKP Aceh Lakukan Pengawasan Preventif & Represif Selama 2 tahun, Temukan Kerugian Negara Rp 44,4 M

"Secara preventif, masih ditemui potensi in-efektif belanja dengan total nilai Rp 472,2 miliar,” ujar Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya.

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya 

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI Perwakilan Aceh melakukan pengawasan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya), selama dua tahun hingga per Mei 2021.

"Secara preventif, masih ditemui potensi in-efektif belanja dengan total nilai Rp 472,2 miliar,” ujar Kepala BPKP RI Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Rabu (2/6/2021).

“Data penerima bansos invalid sebanyak 85 ribu, di antaranya 58 ribu data penerima ganda serta eksekusi dana bantuan nakes baru mencapai 50,61 persen dari anggaran Rp 83 miliar,” urai dia.

“Secara represif, terdapat 18 kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp 44,4 miliar," ungkap Indra Khaira Jaya.

Lanjut dia, konsultatif sampai dengan bulan Mei 2021, kapabilitas APIP, maturitas SPIP masing-masing masih di posisi 33,33 persen dan 40 persen.

Baca juga: Toyota Raize Sudah Tersedia di Aceh, Di Semua Dealer Dunia Barusa

Baca juga: Sudah 75 Orang Diperiksa KPK Terkait Kaus Suap atau Gratifikasi, Termasuk Plt Gubernur 

Baca juga: Demokrat Aceh akan Gelar Musda, Pendaftaran Balon Ketua 3-10 Juni

MRI Pemda masih rata-rata level 1, dan 6 PDAM yang kurang sehat dan 8 PDAM masih sakit, serta masih terdapat 5 Pemda yang terlambat dalam menyusun APBD dan tingkat kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 12,38 persen.

Namun demikian, 24 Pemda (100 persen) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Revitalisasi fungsi-fungsi perencanaan daerah dengan prinsip perencanaan berbasis bukti yang efektif serta pengerjaannya efesien dan berkelanjutan," ujar Indra.

Atas hal tersebut, lanjut Indra, perlu komitmen yang sungguh-sungguh antara BPKP bersama Pemda se-Aceh untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengawal perencanaan dan penganggaran APBA/APBK 2021 dan APBA/APBK 2022.

“Mengawal pencapaian kinerja APBA/APBK 2021. Melaksanakan probity audit pada kegiatan yang bernilai material dan berpengaruh besar pada kehidupan public,” papar dia.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Aceh, Total Positif 15.420 Orang, Ini Jumlah Pasien Meninggal dan Masih Dirawat

Baca juga: Antisipasi Hari Kiamat, Korea Selatan Simpan 100 Ribu Benih dalam Bahtera Nuh

Baca juga: Petugas Gabungan Segel Dua Kafe di Lhokseumawe

“Lalu mengawal terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi. Meningkatkan kapabilitas SDM APIP guna mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan,” terang Kepala BPKP.

Ditambahnya, dalam rangka menjamin terselenggaranya pengawasan intern yang berkualitas, BPKP berkerja sama dengan Pemerintah Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh.

Rakorwasin ini mengundang bupati/wali kota/inspektur se-Aceh dengan menghadirkan narasumber dari KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP, dan Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan Gubernur Aceh memberikan keynote speech pada awal kegiatan Rakorwasin.

Ada empat pokok bahasan yang menjadi agenda Rakorwasin ini, antara lain prioritas pengawasan, pengawasan mulai perencanaan penganggaran, kinerja pengawasan tahun 2020-2021, dan strategi solusi.

Agenda prioritas pengawasan BPKP terdiri dari pengawasan berskala nasional yang juga berkaitan dengan daerah.

Baca juga: Jaksa Tahan Keuchik Paya Lipah, Kasus Dana Desa

Baca juga: Tips! Merebus Daun Pepaya agar Lunak dan Tak Pahit, Cukup Tambahkan Bahan Ini

Baca juga: Alvin Faiz Sempat Mengakui Belum Berniat Menikah Saat Usia 17 Tahun

Yaitu terdapat 15 prioritas di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, energi,  dan pariwisata, penanggulangan bencana, TKDN, penanganan Covid, akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan seperti BUMN/D, BLUD, BUMG dan tata kelola instansi pemerintah (SPIP, APIP dan Risk Fraud) di daerah.

Diluar dan beririsan atas prioritas pengawasan nasional tersebut, khusus di Aceh terdapat prioritas pengawasan tematik.

Yaitu audit dana otsus, Baitul Mal dan multi-years contract dan akuntabilitas keuangan daerah berupa audit perencanaan penganggaran serta tata kelola pemerintah daerah dalam bentuk SPIP terintegrasi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved