Jadwal 'Tempur' Pileg dan Pilpres Sudah Ditetapkan, Awal Tahun Depan Mulai Tahapan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri, sepakat soal tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan keputusan mengenai jadwal tersebut diputuskan setelah rapat bersama pada Kamis (3/6/2021) malam."Jadi pada rapat sesi pertama telah disepakati jadwal penyelenggaran itu," ujar Luqman saat dikonfirmasi, Jumat (4/6/2021).

Luqman berujar, dalam rapat disepakati penyelenggaran Pileg dan Pilpres jatuh pada tanggal 28 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada jatuh pada 27 November 2024.

Baca juga: Warga Kota Antusias Ikut Vaksin di Makodim 0101/BS, Kolonel Abdul Razak Ajak Jurnalis Ikut Vaksinasi

Baca juga: UEA Larang Penerbangan dari Vietnam, Mencegah Masuknya Varian Baru Covid-19

Baca juga: Pilkada Aceh Digelar 2024, Politisi PNA Minta Mendagri Serahkan Nama Calon Pj Gubernur Aceh ke DPRA

"Tahapan Pemilu serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari-H pencoblosan, yakni Januari 2022," ucap Luqman.

Luqman menegaskan, tim kerja antara DPR dan pihak pemerintah akan terus melanjutkan rapat-rapatnya.

Hal itu lantaran masih adanya masalah-masalah yang dianggap krusial.Misalnya, banyak anggota KPU provisinsi dan kabupaten/kota yang habis masa jabatannya tahun 2023, 2024 dan 2025. "Ini sebagian menganggap hal ini akan mengganggu pelaksanaan Pemilu," ungkapnya.

Terkait persoalan tersebut, sedang dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan para penyelenggara pemilu itu hingga 2025, mempercepat proses rekrutmen ke 2022, atau tetap mengikuti sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

Berikut isi hasil rapat:
1. Pemungutan Suara Pileg dan Pilpres dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024;
2. Pemungutan Suara Pilkada dilaksanakan tanggal 27 November 2024;
3. Tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni mulai bulan Maret 2022;
4. Dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil Pileg 2024.

Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu kini aktif menggelar rapat persiapan Pemilu Serentak yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yang digelar di tahun yang sama meski berbeda bulan pelaksanaan.

Sebelumnya, KPU menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan PT Garuda Indonesia.

Baca juga: Ilham Saputra, Putra Aceh, Resmi Jabat Ketua KPU RI, Gantikan Arief Budiman, Berikut Profilnya

Baca juga: Pilkada Aceh Tunggu Revisi UU Pemilu, KPU Larang KIP Jalankan Tahapan Pemilihan

Baca juga: Tawarkan Jalan Tengah, KPU Usul Pilkada Serentak Digelar 2026 & Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang

Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan kerjasama dengan BSSN diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas, data perlindungan informasi, dan keamanan transaksi elektronik.

Mengingat, pengalaman di Pemilu 2019 KPU sempat mendapat serangan siber.Utamanya yang menyerang sistem informasi milik KPU."Kerjasama dengan BSSN RI berkaitan dengan perlindungan informasi ," kata Ilham.

Selain itu diharapkan juga terjadi pemanfaatan tandatangan elektronik yang bisa digunakan oleh petugas badan ad hoc, khususnya saat menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Badan ad hoc dari kecamatan, desa sampai TPS. Sehingga ketika Sirekap itu tidak banyak tandatangan dokumen tinggal menggunakan sistem tandatangan tadi," jelas Ilham.

Sementara kerjasama PT Garuda Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan produk dan layanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.Sedangkan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia, mencakup kerjasama layanan kargo, kerjasama dengan anak perusahaan dan afiliasi serta lainnya.

"Tentu saja sinergi yang dibangun di atas trust dan dedikasi untuk bangsa, tidak saja bertujuan meningkatkan peran dan potensi kedua belah pihak," ungkap Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.(tribun network/den/mam)