Breaking News:

Salam

Tak Perlu Ragu Lagi, WHO Sudah Akui Vaksin Sinovac

Keragu-raguan publik berbagai negara yang menggunakan vaksin Sinovac kini terjawab sudah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Editor: bakri
()
Vaksin Covid-19 Sinovac China 

Keragu-raguan publik berbagai negara yang menggunakan vaksin Sinovac kini terjawab sudah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui vaksin Covid-19 produksi Sinovac untuk penggunaan darurat. Selain Indonesia, vaksin buatan China itu juga dipakai di belasan negara, di antaranya China, Brazil, Chili, Serbia, dan Turki.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan, vaksin Sinovac disetujui karena sudah terbukti aman, efektif, dan terjamin kualitasnya. Vaksin Sinovac juga memiliki persyaratan penyimpanan yang mudah, sehingga cocok untuk pengaturan sumber daya rendah. "Sekarang sangat penting untuk mendapatkan alat yang dapat menyelamatkan jiwa orang‑orang yang membutuhkannya secara cepat," kata Tedros.

WHO mengatakan, daftar penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) memberi jaminan kepada negara, penyandang dana, lembaga pengadaan, dan masyarakat bahwa vaksin tersebut sudah memenuhi standar internasional. Selain vaksin Sinovac dan Sinopharm, WHO juga sudah memberikan status EUL untuk vaksin yang dibuat Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca yang diproduksi di India, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

Daftar WHO itu membuka jalan bagi negara‑negara di seluruh dunia untuk menyetujui dan mengimpor vaksin tersebut, sehingga dapat didistribusikan secara cepat, terutama ke negara‑negara yang tidak memiliki regulator standar internasional sendiri. Ini juga membuka pintu bagi produsen vaksin untuk memasuki fasilitas berbagi vaksin global Covid‑19 Vaccines Global Access (Covax).

Covax bertujuan memberi akses yang adil terhadap dosis di seluruh dunia, terutama di negara‑negara miskin.Saat ini hanya vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer yang mengalir melalui skema Covax. "Dunia sangat membutuhkan beberapa vaksin Covid‑19 untuk mengatasi ketimpangan akses yang sangat besar di seluruh dunia. Kami mendesak produsen untuk berpartisipasi dalam fasilitas Covax, berbagi pengetahuan dan data mereka dan berkontribusi untuk mengendalikan pandemi," jelas Mariangela Simao, Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Akses ke Produk Kesehatan.

Sebelumnya, vaksin Sinovac mengundang perdebatan publik di Indonesia dan beberapa negara yang memakainya. Perdebatan itu muncul antara lain karena Pemerintah Arab Saudi mengumumkan warga negara asing yang boleh masuk ke negara itu hanya yang sudah divaksin dengan vaksin yang diakui WHO. Dan, kala itu, Sinovac belum masuk daftar yang dakui Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu.

Lalu, muncullah spekulasi bahwa, calon jamaah haji dan umrah Indonesia tidak akan mendapat kesempatan memasuki tanah suci tahun ini. Padahal, sebelumnya Pemerintah Indonesiua sudah memprioritaskan memvaksin oara calon jamaah haji di berbagai daerah.

Di tengah kecemasan itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga mengumumkan kemungkinan hanya memberi kesempatan berhaji tahun 2021 untuk 60.000 jamaah. Dan, 15.000 di antara merupakan jatah jamaah Arab Saudi. Itu artinya, cuma 45.000 orang jatah untuk negara lain. Sikap otoritas Arab itu berkaitan dengan parahnya wabah virus Corona di berbagai negara.

Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah supaya mempertimbangkan berbagai aspek secara seksama sebelum memutuskan untuk memberangkatkan atau tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada masa pandemi Covid‑19 ini. Salah satu aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini adalah keselamatan jiwa jamaah haji serta risiko penularan Covid‑19.

MUI mengatakan, Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, perlu mempertimbangkan indikator kesehatan dengan ahli yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan kredibilitas.

Artinya, jika pun Arab Saudi membuka haji untuk Indonesia, tetapi menurut pendekatan kesehatan potensi tinggi terhadap penularan dan mutasi virus lebih ganas, misalnya, maka kita tidak boleh memaksakan penyelenggaraan haji. Nah!?

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved