KBMA Nusantara Datangi KPK, Dukung Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Pengadaan KMP Aceh Hebat

Aksi ini mereka lakukan untuk menyampaikan dukungan kepada KPK yang sedang melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan KMP Aceh Hebat. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Barisan Muda Aceh (KBMA) Nusantara Demo di depan Gedung Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (7/6/2021). 

Aksi ini mereka lakukan untuk menyampaikan dukungan kepada KPK yang sedang melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan KMP Aceh Hebat. 

Koordinator KBMA Nusantara, Mudasir menilai wajah hukum di Indonesia saat ini jauh lebih baik setelah  runtuhnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. 

Melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru.

KPK merupakan anak kandung dari reformasi, KPK lahir melalui proses perjuangan politik untuk menghapus praktik Korupsi, Kolusi & Nepotisme atau KKN di bumi ibu pertiwi.

Baca juga: Terkait Penyelundupan 57 Kg Sabu, Delapan Anggota Polres Tanjungbalai Diperiksa Propam 

Baca juga: Bantah Aparatur Desa Sesak dan Pingsan Usai Divaksin Covid-19, Begini Klarifikasi Kapus Pasie Raya

Baca juga: 500 Hari Berstatus Buronan KPK, Keberadaan Politisi Harun Masiku Masih Jadi Tanda Tanya Besar

KBMA Nusantara mempunyai komitmen besar dalam mendukung dan memperkuat lembaga KPK dalam melakukan setiap kinerjanya. 

Terutama demi keberlangsungan pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Khususnya di Aceh.

KBMA Nusantara mendukungan penuh lembaga KPK dalam melakukan tugas untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya setiap kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Aceh.

"KBMA akan siap mendukung penuh kinerja KPK apalagi terkait perihal pemberantasan kasus-kasus korupsi di Aceh.

Kami sangat miris  melihat kondisi Aceh yang masih belum juga keluar dari zona salah satu wilayah termiskin di Sumatera, padahal banyak dana yang masuk ke provinsi kita," kata Mudasir. 

Oleh karena itu, menurutnya perlu perhatian semua pihak bahwa masih banyak kemungkinan indikasi permasalah pengelolaan anggaran di Aceh yang perlu dievaluasi dan dilakukan pengawasan bersama. 

Artinya baik masyarakat yang ada di Aceh maupun masyarakat Aceh yang di perantauan," ujarnya.