Cerita Kader PDI-P Pernah Ikut TWK, Anggota DPR-RI Ini Akui Pilih Negara daripada Agama
Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PDI-P, Cornelis mengaku pernah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh negara.
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM – Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PDI-P, Cornelis mengaku pernah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh negara.
Beberapa waktu lalu, publik digaduhkan dengan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos TWK.
Politikus PDI-P pun mengatakan tak ada masalah dengan soal-soal dan proses dalam Tes Wawasan Kebangsaan.
Cornelis menceritakan, saat dirinya masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga melalui proses yang sama.
Ia mengatakan, Tes Wawasan Kebangsaan ini sudah lama menjadi syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“(Saya) ditanya mengenai redikalisme, Pancasila, ditanya agama. ‘Mana yang Anda prioritaskan? Pilih salah satu’. Ya pilih negara lah,” kata Cornelis, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB Tjahjo Kumolo, yang disiarkan melalui Youtube DPR RI, Selasa (8/6/2021).
Baca juga: Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK dan Pimpinan Lembaga Lain yang Terlibat TWK
Baca juga: Meski Ngantor, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tak Bisa Lagi Tangani Perkara
Oleh karena itu, apapun hasilnya semua orang harus tunduk dan patuh terhadap aturan negara, termasuk 75 pegawai KPK.
“Jadi ndak bias negara dalam negara. Dan kalau sudah terjadi perpecahan seperti itu, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi,” katanya.
Cornelis pun mengapresiasi langkah tepat yang diambil oleh Menteri Pan-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
“Saya angkat topi, hormat bahwa bapak-bapak ini konsisten dan siap menghadapi goncangan angin rebut sekalipun,” ujarnya.
Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut menggelar TWK kepada pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Namun, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes tersebut.
Baca juga: Profil Giri Suprapdiono, Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK Seleksi ASN KPK
Baca juga: Nurul Ghufron Mengaku Bela Pegawai KPK tak Lolos TWK saat Rapat dengan BKN, Tak Ada Paham Radikal
Ketua KPK, Firli Bahuri pun mengeluarkan surat yang isinya menonaktifkan pegawai tak lulus tes tersebut.
Beragam opini pun mencuat ke publik tentang KPK tak lagi bertaring setelah sejumlah pegawai KPK tak lulus TWK.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah opini yang berkembang di masyarakat ihwal KPK akan tak lagi bertaring setelah 75 pegawai lembaga antirasuah tak lolos TWK.
Dia menjelaskan, 75 pegawai itu bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pegawai KPK amat kecil, yakni hanya 5,4%.
Sehingga, dirinya meyakini KPK akan tetap berjalan seperti biasa, yaitu melakukan pencegahan dan pemberantasan praktik rasuah di Tanah Air.
"Mekanisme kerja KPK itu tidak tergantung pada orang per orang. Kita bekerja sesuai dengan sistem, kita bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Firli di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Baca juga: Pengakuan Putri Saat Ikut Tes TWK KPK: Hanya 1 dari 200 Pertanyaan yang Menyangkut Anti Korupsi
Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu meyakini semangat lembaganya akan tetap sama, meski 75 pegawai tak lagi bekerja di gedung merah putih nantinya.
"Sehingga siapapun yang ada di KPK sama semangatnya, sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan sampai hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menolak untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dalam surat jawabannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan dua penjelasan atas penolakan pencabutan SK.
Pertama, pimpinan KPK menerbitkan SK tersebut sebagai tindak lanjut hasil TWK.
"Bahwa Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK," kata Alexander dalam surat jawaban pimpinan yang diterima KompasTV, Kamis (3/6/2021).
(Serambinews.com/Agus Ramadhan)
Baca Juga Lainnya:
Baca juga: Banda Aceh Zona Merah, Ini Kata Pangdam IM dalam Rakor Sinergi Penanganan Covid-19
Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Optimis Ekonomi Tumbuh 7-8 Persen pada Kuartal II
Baca juga: Enam Preman Jadi Tersangka Usai Keroyok Anggota TNI AL hingga Luka Parah, Pratu MJS Diteriaki Maling