Akmal Ibrahim: Pejabat Abdya Tidak Boleh Punya Visi Misi, Bekerja Sungguh-sungguh Merupakan Ibadah 

Acara pelantikan, dihadiri Ketua DPRK, Nurdianto bersama Fokopimkab Abdya serta Sekda, Drs Thamrin bersama sejumlah pejabat lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH, mengambil sumpah dan melantik 12 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II, Jumat (11/6/2021) siang.

Acara pelantikan, dihadiri Ketua DPRK, Nurdianto bersama Fokopimkab Abdya serta Sekda, Drs Thamrin bersama sejumlah pejabat lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

Bupati Akmal menekan kepada pejabat yang dilantik agar bekerja secara sungguh-sungguh, serius dan sesuai aturan.

Mengutip arti dari sebuah hadist, bekerja secara sungguh-sungguh adalah ibadah pokok ketiga setelah ibadah shalat dan puasa.

“Artinya, bekerja merupakan perintah Allah. Jika kita kerjakan secara sungguh-sungguh dapat pahala,” kata Bupati Akmal.

"Setelah bekerja dengan baik dan serius, kita  menyerahkan diri kepada Allah. Rezeki merupakan urusan Allah, kewajiban kita bekerja disertai doa,” papar Bupati Abdya itu.

Baca juga: Diwarnai Letusan Senjata Api, Sat Resnarkoba Agara Amankan 50 Kg Ganja, Pelaku Melarikan Diri

Baca juga: Pria Ini Sudah Cetak 1.252 Surat Bebas Covid-19 Palsu, 1 Lembar Dibanderol Sampai Rp200 Ribu

Baca juga: YARA Telusuri Dugaan Aktivitas Galian C Tak Kantongi Izin di Abdya, Ini Temuannya

Penegasan tersebut, menurut Bupati Akmal perlu disampaikan dikarenakan masih ada yang menganggap pekerjaan sebagai pegawai (PNS) bukan sebuah ibadah.

“Kenapa bekerja disebut ibadah, karena yang dikerjakan oleh PNS itu berguna bagi orang lain,” katanya.

Lebih lanjut Akmal menegaskan bahwa seluruh kewenangan di pemerintah kabupaten adalah kewenangan Bupati, bukan kewenangan pejabat.

Makanya, semua kepala dinas (pejabat) di Abdya tidak boleh punya visi misi sendiri, melainkan para pejabat hanya melaksanakan visi misi Bupati/Wakil Bupati.

“Jangan saya punya visi misi, saudara juga punya. Jika para pejabat juga punya visi misi  sendiri dipastikan administrasi pemerintahan menjadi tak tertib. Nyan meucawo-cawo administrasi negara,” ungkap Akmal.

Sebagian kewenangan Bupati, kemudian diserahkan kepada para pejabat (pimpinan tinggi pratama) untuk dilaksanakan sesuai dengan visi misi Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Bupati merupakan pejabat negara, sedangkan pejabat adalah penyelenggara negara.

Sebagai penyelenggara negara terikat dengan undang-undang tentang PNS.

Sementara Bupati selaku pejabat negara bertugas menjaga untuk tercapai tujuan dari pekerjaan atau kegiatan tersebut, tapi bukan menyangkut soal teknis.

Misalnya, Kepala Dinas PUPR diminta dibangun sebuah jembatan di lokasi tertentu dengan tujuan arus transportasi menjadi lancar.

“Berupa ukuran besi dan jumlah semen yang dipakai, itu soal teknis menjadi urusan saudara (pejabat kepala Dinas PUPR), bukan urusan saya (bupati).

Dalam hal ini, seorang pejabat harus punya ilmu dan menguasai aturan teknis,” tegas Akmal.    

Sebanyak 12 pejabat kepala dinas jajaran Pemkab Abdya yang diambil sumbah dan dilantik tersebut mengambil tempat di ruang lobi bupat. Mereka  merupakan wajah-wajah  baru dan merupakan barisan anak muda.  

Mereka adalah Alfian Liswandar ST sebagai Pj Kadis PUPR, sebelumnya menjabat Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.

Armayadi ST sebagai Pj Kadis Perkim dan LH, yang selama ini menjabat sekretaris Perkim dan LH.

Amri AR sebagai Pj Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag), sebelumnya sekretaris Baitul Mal Abdya.

Chalid Hardani SPi MSc sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), sebelumnya Sekretaris pada instansi setempat.

Ubaidillah SAg sebagai Pj Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris.

Nur Afni Muliana SPd sebagai Pj Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4), sebelumnya sebagai Kabag Kesra Setdakab.

Rahmat Sumedi SE sebagai Pj Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi,sebelumnya menjabat sekretaris BKPSDM.

Rizal SMn sebagai Pj Kepala Dinas Pertanahan, sebelumnya sebagai Kabag Pemerintahan Umum Setdakab.

Hamdi SSTP MSi sebagai Pj Kepala Satpol PP dan WH, sebelumnya Kabid Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP setempat.

Hafiddin ST sebagai Pj Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK), sebelumya Sekretaris Bappeda.

Yusan Sulaidi sebagai Kepala Dinas Sosial Abdya, sebelumnya, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Setdakab.

Kemudian Rajul Asmar SE sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik dan Setdakab, sebelumnya Kepala Disdukcapil. (ABD/zainun yusuf)