Breaking News:

Opini

Rohingya: Deritamu-Nasibku

Myanmar sebagai negara berdaulat di Asean menarik perhatian internasional terutama setelah kudeta militer 1 Pebruari 2021

Editor: bakri
Rohingya: Deritamu-Nasibku
IST
Abdul Rani Usman, Akademisi UIN Ar-Raniry

Oleh Abdul Rani Usman, Akademisi UIN Ar-Raniry

Myanmar sebagai negara berdaulat di Asean menarik perhatian internasional terutama setelah kudeta militer 1 Pebruari 2021. Masyarakat Myanmar yang hidup rukun dan damai tersakiti dengan perlakuan pemerintahannya sendiri baik semasa Aung San Suu Kyi maupun Min Aung Hlaing.

Pemimpin yang sering berganti dan saling curiga berpengaruh terhadap penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya. Etnis

Rohingya yang tidak diakui oleh bangsa dan negaranya terpaksa lari ke luar negeri terutama ke Bangladesh, Malasyia, dan Indonesia khususnya Aceh. Tanggal 4 Juni 2021 81 etnis Rohingya terdampar di Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur.

Penderitaan tak berujung

Etnis Rohingya berdomisili di negara bagian Rakhine. Suku Rohingya yang berhubungan darah dengan India dan Bangladesh sudah hidup ribuan tahun berimigrasi ke Myanmar. Rohingya berkorelasi dengan bangsa Indo-Arya. Kehidupan mereka sebelum kemerdekaan Myanmar 1948 berdampingan etnis lainnya.

Setelah kemerdekaan tidak mendapatkan perhatian politik, ekonomi dan pendidikan dari pemerintahan sipil maupun militer, terutama setelah kudeta 1 Pebruari 2021.

Menurut Swe Win, sikap politik pemerintahan Aung San Suu Kyi bekerja sama dengan militer termasuk dalam penganiyaan 100 ribu Muslim Rohingya, misalnya, Partai berkuasa dan mayoritas rakyat bungkam. Militer bertanggung jawab atas semua kekejaman itu (Tempo, 8-14/3/2021).

Kekejaman dan kekerasan yang dilakukan Pemerintahan Sipil dan Militer di Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah bentuk kerja sama sistematis dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Konsekuensi logis menjadi menderitanya etnis minoritas di Mnyamar, terutama Rohingya.

Setelah terbentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dukungan sipil dari berbagai daerah , namun tidak termasuk komunitas Rohingya di dalamnya. Ketua Komunitas Arakan Rohingya untuk Perdamaian dan Hak Asasi (ARSPH), Mohib Ullah menilai pemerintah baru tak bisa diterima dan sukses tanpa menyertakan perwakilan etnis Rohingya. "Kami berharap warga Rohingya bisa dilibatkan dalam Pemerintahan Nasional Bersatu". (Tempo,24/4-2/5/2021).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved