Rohingya: Deritamu-Nasibku

Oleh Abdul Rani Usman, Akademisi UIN Ar-Raniry

Myanmar sebagai negara berdaulat di Asean menarik perhatian internasional terutama setelah kudeta militer 1 Pebruari 2021. Masyarakat Myanmar yang hidup rukun dan damai tersakiti dengan perlakuan pemerintahannya sendiri baik semasa Aung San Suu Kyi maupun Min Aung Hlaing.

Pemimpin yang sering berganti dan saling curiga berpengaruh terhadap penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya. Etnis

Rohingya yang tidak diakui oleh bangsa dan negaranya terpaksa lari ke luar negeri terutama ke Bangladesh, Malasyia, dan Indonesia khususnya Aceh. Tanggal 4 Juni 2021 81 etnis Rohingya terdampar di Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur.

Penderitaan tak berujung

Etnis Rohingya berdomisili di negara bagian Rakhine. Suku Rohingya yang berhubungan darah dengan India dan Bangladesh sudah hidup ribuan tahun berimigrasi ke Myanmar. Rohingya berkorelasi dengan bangsa Indo-Arya. Kehidupan mereka sebelum kemerdekaan Myanmar 1948 berdampingan etnis lainnya.

Setelah kemerdekaan tidak mendapatkan perhatian politik, ekonomi dan pendidikan dari pemerintahan sipil maupun militer, terutama setelah kudeta 1 Pebruari 2021.

Menurut Swe Win, sikap politik pemerintahan Aung San Suu Kyi bekerja sama dengan militer termasuk dalam penganiyaan 100 ribu Muslim Rohingya, misalnya, Partai berkuasa dan mayoritas rakyat bungkam. Militer bertanggung jawab atas semua kekejaman itu (Tempo, 8-14/3/2021).

Kekejaman dan kekerasan yang dilakukan Pemerintahan Sipil dan Militer di Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah bentuk kerja sama sistematis dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Konsekuensi logis menjadi menderitanya etnis minoritas di Mnyamar, terutama Rohingya.

Setelah terbentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dukungan sipil dari berbagai daerah , namun tidak termasuk komunitas Rohingya di dalamnya. Ketua Komunitas Arakan Rohingya untuk Perdamaian dan Hak Asasi (ARSPH), Mohib Ullah menilai pemerintah baru tak bisa diterima dan sukses tanpa menyertakan perwakilan etnis Rohingya. "Kami berharap warga Rohingya bisa dilibatkan dalam Pemerintahan Nasional Bersatu". (Tempo,24/4-2/5/2021).

Pemerintah Sipil dibentuk atas kekecewaan masyarakat Myanmar sehingga pemerintahan sipil gabungan dari etnis minoritas dan Mantan Perdana Menteri Suu Kyi menjadi tandingan dari Pemerintahan militer. Akan tetapi pemerintahan ini tidak dimasukkan etnis minoritas, sehinga mendapat kritik dari Ketua Komunitas Rohingya, Mohib Ullah.

Drama politik di Myanmar menarik ilmuan antropologi karena agamawan berpartisipasi dalam pemerintahan baik mendukung demokrasi maupun mendukung militer. Fenomena tersebut menjadi biksu Sangha Maha Nayaka mendesak militer menghentikan kekerasan, penyiksaan dan penahanan demonstran.

Namun yang lebih menariknya lagi pendukung Kudeta Biksu Sitagu Sayadaw, dalam khutbanya 2017 disebutkan kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya diperbolehkan. Kata Sitagu etnis Rohingya dianggap bukan manusia seutuhnya. Saat itu etnis Rohingya

berada dalam tekanan militer. Bahkan Masjid disebutkan sebagai sarang teroris (Tempo, 19-25/4/2021). Fenomena menarik dalam komunikasi antaraagama belum berjalan di Myanmar. Para agamawan berbeda pendapat terhadap pemerintahan militer.

Masyarakat Myanmar sangat sengsara terutama etnis minoritas, Rohingya maupun minoritas lainnya. Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat para agamawan membuat militer mengambil alih kekuasaan. Namun ketegasan militer tidak membuat etnis minoritas nyaman. Apalagi Biksu Sitagu Sayadaw menyebutkan bahwa diperbolehkan membuat kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Pernyataan yang menyakiti hati etnis minoritas menyebabkan mereka tertekan, karena sudah mendapatkan pesan dari pemuka agama memperbolehkan membuat kekerasan kepada minoritas Rohingya. Penderitaan etnis Rohingya di negeri asalnya terkesan tidak akan habisnya.

Perseteruan antara militer dengan pemberontakan di Arakan tahun 2016 mengakibatkan 750 ribu warga Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Hasil penyelidikan Komisi PBB 2019 kejahatan perang yang dilakukan militer Myanmar mengarah kepada genoside.

Pemerintahan Suu Kyi menyebutkan Arakan sebagai organisasi teoris (Tempo, 14-20/12/2020). Penderitaan yang dirasakan etnis Rohingya membuat utusan PBB menginvestigasi genoside di Myanmar.

Kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya menurut investigasi PBB mengarah kepada pembasmian etnis. Fenomena kekerasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar 2016 menjadi landasan bagi PBB menginvestigasi secara mendalam terhadap genoside di Myanmar. Namun demikian konflik pemerintahan sipil-militer belum pernah henti sampai pertengahan 2021.

Etnis minoritas terus mengungsi sehingga membuat derita saudaranya di Indonesia. Namun masyarakat Indonesia bekerjasama dengan IOM-UNHCR menangani pengungsi Rohingya termasuk dalam menangani sementara etnis Rohingya yang terdampar 81 orang di Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur, 4 Juni 2021 lalu.

Pengungsi Myanmar terus mengalir bukan saja dari etnis Rohingya namun dari Negara Bagian Kayin. Wilayah Kayin yang berbatasan dengan Thailand menanggung pengungsian dari Myanmar. Namun demikian Thailand dan Myanmar mempunyai hubungan emosional, termasuk pemimpin militer Myanmar dan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha.

Secara geografi Thailand mempunyai peran strategis dalam mengatasi krisis di Myanmar. Fenomena menunjukkan hubungan dekat secara etnis, geografis serta hubungan agama membuat Thainland tidak mengecam Junta Militeri Myanmar. Relasisi etnisitas dan agama menjadi tangguang jawab sosial bagi Thailand untuk bersikap hati dalam mengatasi krisis di Myanmar.

Relasi budaya dan Agama antara Myanmar dan Thailand dapat menjadi rujukan bagi utusan PBB berdiplomasi membantu Myanmar. Utusan Khusus PBB Cristine Schraner Burgener, berharap Thailand bisa bekerja sama dengan Myanmar dalam menangani krisis di Myanmar. Burgener membangun komunikasi dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai membahas solusi damai untuk Myanmar demi kepentingan warganya kata Burgener (Tempo,7-13/6/2021).

Thailand mempunyai tanggung jawab sosial guna membangun hubungan harmonis antarwarga guna menjamin kedamaian di kawasan perbatasan. Saling menjaga kehormatan dan kenyaman karena kedua negara, selain bertetangga, sekaligus investasi Thailand di Myanmar juga banyak sehingga negeri Gajah tersebut sangat hati-hati dalam bertindak terhadap krisis politik di Myanmar.

Derita emosional Asean

Penderitaan Myanmar menjadi perhatian komunitas Asean. Konflik sipil-militer Myanmar menjadi perhatian sehingga Asean, membahas krisis Myanmar 24 April 2021. Poin penting dalam pertemuan tersebut menghentikan kekerasan di Myanmar. Perhatian anggota Asean menjadi penting karena mempunyai prinsip menjaga keamanan, perdamaian dan kemakmuran regional.

Konsekuensi logis Asean adalah jika salah satu anggota Asean tidak nyaman berpengaruh terhadap anggota lainnya.Dirita Myanmar adalah derita Asean, terutama Indonesia terpaksa menampung sementara Rohingya yang terdampar di Aceh.

Selama konflik di Myanmar 2016-2017 dan setelah kudeta 1 Pebruari 2021, Indonesia menanggung derita atas banyaknya pengungsi. Pengungsi dari Rohingya hampir setiap bulan terdampar di Aceh.

Deritamu juga derita-derita kita, menajadi nasibku di sini.