Breaking News:

Opini

Mewujudkan LKS yang Islami

Penabalan Aceh sebagai Nanggroe Syariat (Serambi Mekkah) tidaklah berlebihan. Selain sebagai tempat pertama masuknya Islam ke Nusantara

Editor: bakri
Mewujudkan LKS yang Islami
For Serambinews.com
Dr. E.M.K Alidar, S.Ag., M.Hum, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Oleh Dr. E.M.K Alidar, S.Ag., M.Hum, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Penabalan Aceh sebagai Nanggroe Syariat (Serambi Mekkah) tidaklah berlebihan. Selain sebagai tempat pertama masuknya Islam ke Nusantara, syariat Islam telah sepenuhnya dilaksanakan di Aceh sejak masa kerajaan Samudra Pasai pada 1267 Masehi, termasuk dalam bidang ekonomi.

Uang emas, "Dierham" telah digunakan pada masa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir (1297-1326 M) di Samudera Pasai dan riba juga telah dilarang pada periode pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dan Sultan Iskandar Tsani (1636-1654 M). Kerajaan Aceh Darussalam juga telah mengatur pengelolaan harta wakaf di bawah otoritas "Balai Meusara" sesuai amanat "Qanun Meukuta Alam" atau "Qanun Al-Asyi".

Aceh Darussalam saat itu telah muncul sebagai salah satu dari dari lima kerajaan Islam terbesar dunia. Aceh Darussalam telah manjadi pusat tamadun dan perdagangan penting di Nusantara. Bahkan sejak mengambil alih peran Melaka sebagai pusat politik dan perdagangan pasca kejatuhan kerajaan Melaka ke tangan Portugis, Aceh semakin terkenal sebagai sentra rempah dan pelabuhan entreport (pintu gerbang ekspor dan impor) internasional. Kejayaan Aceh pada masa silam tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam dalam segala bidang, termasuk ekonomi.

Rakyat Aceh yang Islami, sangat menyakini bahwa kemakmuran ekonomi hanya dapat diwujudkan dengan penerapan syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa terpuruknya perekonomian Aceh, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran Aceh yang melebihi level nasional beberapa tahun terakhir, dan disparitas pendapatan antarmasyarakat Aceh yang masih tinggi, di antaranya disebabkan oleh kondisi dimana perekonomian Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Walaupun pelaksanaan syariat Islam sudah dilaksanakan di Aceh, namun masih bersifat parsial dan belum meliputi aspek perekonomian. Hampir selama 70 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan syariat Islam dalam aspek ekonomi di Aceh belum memiliki landasan legal formal khusus.

Walaupun payung hukum pelaksanaan syariat Islam dalam bidang ekonomi secara luas telah tertuang dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewan Keistimewaan Aceh, Qanun No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, UU. No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Fatwa MPU No. 11 tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi Syariah, dan Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, namun baru pada tahun 2018 Aceh memiliki payung khusus pelaksanaan ekonomi syariah yang tertuang dalam Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lahirnya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS merupakan rahmat terbesar dan kado terindah bagi masyarakat Aceh yang patut disyukuri. Qanun LKS ini mengamanatkan semua lembaga keuangan, baik bank, nonbank, dan keuangan informal lainnya harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Qanun LKS yang berisi 67 Pasal ini mengatur dan memberi panduan kepada pemerintah dan instansi terkait serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan LKS sesuai dengan prinsip syariah di Aceh.

Salah satu faktor penting terjaminnya operasional LKS sesuai syariah adalah keberadaan Dewan Penasehat Syariah (DPS) baik di level LKS, Dewan Syariah Aceh (DSA) di level kabupaten/kota, dan DSA di level provinsi. Kedudukan, fungsi, dan wewenang DPS dan DSA diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. DSA berperan melakukan pengaturan, koordinasi, dan pengawasan syariah (Pasal 46, Ayat 1), dan berfungsi sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Pasal 46, Ayat 2).

Sedangkan wewenang DSA secara rinci tertuang dalam Pasal 37, diantaranya: untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS dan DSK, mengatur dan mengawasi LKS lainnnya yang belum memiliki DPS, menjadi penghubung antara LKS dan pemerintah,

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved