Mewujudkan LKS yang Islami

Kelima, dalam rangka peningkatan edukasi, literasi keuangan syariah, melakukan penelitian dan inovasi kerjasama antara Bank Syariah dan pemerintah (Pasal 17), DSA perlu melakukan koordinasi agar Bank Syariah dapat bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah, penelitian dan inovasi LKS.

Keenam, agar terwujudnya koordinasi antara Bank Syariah, regulator, dan pemerintah minimal 2 tahun sekali (Pasal 18), maka DSA perlu menyarankan penyusunan jadwal dan agenda pertemuan rutin antara Bank Syaraiah, regulator, dan pemerintah minimal 2 tahun sekali, dan melaporkan perkembangannya kepada publik melalui media relevan.

Ketujuh, dalam membantu pemberian insentif oleh pemerintah terhadap LKS yang berkineja baik (Pasal 20), DSA perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar pemberian insentif dapat dilakukan setiap tahun dan membantu menyusun mekanisme dan kriteria LKS berkinerja baik.

Kedelapan, agar pemerintah dapat mengeluarkan sukuk (obligasi syariah) dalam mempercepat pembangunan Aceh (Pasal 23, Ayat 7), DSA perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan memberi pertimbangan-pertimbangan syariah dalam mengeluarkan Sukuk Aceh, tentunya setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti regulator, MPU, dan DSN-MUI.

Kesembilan, DSA dalam menjalankan tugasnya dalam pengaturan, koordinasi, dan pengawasan syariah (Pasal 46 Ayat 1) sebagai Perwakilan DSN-MUI (Pasal 46, Ayat 2) harus menginisiasi pertemuan rutin dengan DPS dan DSK untuk membahas perkembangan kepatuhan syariah LKS.

Terakhir, DSA sebagai representatif pemerintah harus mensosialisasi kedudukan dan peran LKS dalam memperkuat perekonomian Aceh secara reguler kepada masyarakat dalam berbagai forum dan media dan mengomunikasikan perkembangan LKS ke publik secara reguler. Semoga.