Tawuran Pecah di Jerusalem, Warga Palestina dan Pemukim Yahudi Saling Lempar Batu

Di mana kerusuhan selama berminggu-minggu menarik perhatian internasional menjelang perang 11 hari Israel-Hamas bulan lalu.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 21 Mei, tetapi kampanye jangka panjang oleh pemukim Yahudi untuk mengusir puluhan keluarga Palestina terus berlanjut .

Siklus ketegangan bertahan, dalam ujian awal yang mencolok bagi pemerintah koalisi baru Israel, yang baru berusia lebih dari seminggu.

Di pucuk pimpinan di bawah perjanjian rotasi adalah Perdana Menteri Naftali Bennett, kepala partai sayap kanan Yamina.

Dalam dua tahun, dia akan digantikan oleh Yair Lapid, pemimpin sentris Yesh Atid.

Pemimpin oposisi adalah pemimpin Likud Benjamin Netanyahu, yang digulingkan dari jabatan perdana menteri setelah memegang jabatan itu selama 12 tahun.

Baca juga: Momen Emosional Keluarga Palestina-Jordania Bertemu di Seberang Sungai, Setelah 24 Tahun Berpisah

Intervensi oleh jaksa agung Israel pada puncak kerusuhan telah menunda penggusuran yang paling dekat.

Namun kelompok hak asasi mengatakan penggusuran masih bisa berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Karena perhatian internasional berkurang, berpotensi memicu pertumpahan darah lagi.

Para pemukim Yahudi telah melakukan kampanye selama beberapa dekade untuk mengusir keluarga-keluarga dari lingkungan padat penduduk Palestina.

Sebuah kota yang disebut Cekungan Suci di luar tembok Kota Tua, salah satu bagian paling sensitif di Jerusalem Timur.

Israel merebut Jerusalem timur, rumah bagi tempat-tempat suci bagi orang Yahudi, Kristen dan Muslim, dalam perang 1967.

Kemudian, mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kotanya, sementara Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Baca juga: VIDEO - Pemuda Palestina Teruskan Demo Malam Menentang Pemukiman Baru Ilegal di Kota Beita Nablus

Para pemukim mengatakan rumah-rumah itu dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sebelum perang 1948 saat berdirinya Israel.

Hukum Israel mengizinkan orang Yahudi untuk merebut kembali properti tersebut.

Hak yang ditolak bagi warga Palestina yang kehilangan tanah dan rumah dalam konflik yang sama.(*)