Sabtu, 18 April 2026

Opini

Strategi Tata Kelola Energi Baru dan Terbarukan Aceh

Kehidupan masyarakat modern tidak terlepas dari kebutuhan akan energi. Sehingga konsumsi energi di suatu kawasan menjadi ukuran tingkat kemajuan

Editor: bakri
IST
Dr. Ir. Dandi Bachtiar, M.Sc., Staf Pengajar di Jurusan Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala (USK) 

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas jenis EBT. Pertama, besarnya nilai potensi EBT yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari mana jenis EBT yang paling besar tersedia di Aceh. Kalau dihitung dengan cermat akan diperoleh peringkat potensi EBT Aceh adalah energi surya, air, panas bumi, dan angin.

Kedua, sumber daya manusia. SDM Aceh perlu juga disiapkan untuk mengelola operasi EBT yang dipilih. Sehingga sedari awal Pemerintah Aceh perlu memetakan kesiapan SDM yang handal, mulai dari perencanaan, pelatihan, menciptakan tenaga terlatih. Sehingga pada waktunya kita siap mengelola dan mengoperasikan sendiri instalasi pembangkit EBT tanpa terlalu tergantung kepada SDM dari luar.

Ketiga, kemudahan akses kepada sumber EBT dilihat dari seberapa besar tingkat keterjangkauan pengelolaan sumber EBT. Seperti panas bumi yang biasanya jauh di pelosok hutan atau pegunungan menjadi salah satu faktor pemberat dengan nilai kendala yang cukup tinggi. Karena akses ke pusat pembangkit akan lebih menyulitkan dan menguras banyak tenaga.

Keempat, biaya menjadi pertimbangan yang cukup krusial, baik biaya eksplorasi maupun operasi. Kembali lagi potensi panas bumi memiliki kebutuhan biaya yang tinggi dalam eksplorasi dan operasinya. Walaupun sumber energinya akan selalu tersedia sepanjang waktu namun tetap saja membutuhkan biaya tinggi dalam pengoperasiannya.

Kelima, penguasaan teknologi. Tingkat kesulitan dan kecanggihan teknologi dalam eksplorasi dan operasi pembangkit panas bumi juga menjadi faktor pemberat pula dalam menjatuhkan pilihan kepada jenis energi EBT ini. Sehingga Pemda pun perlu merumuskan strategi yang tepat untuk menguasai teknologi agar dalam implementasi di depan tidak mendapat kendala secara teknis.

Pemda harus menyusun peta jalan (road map) Aceh menuju kemandirian energi terbarukan yang sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Peta jalan ini akan menuntun perjalanan kita dalam implementasi energi terbarukan yang benar-benar memenuhi aspirasi dan visi pembangunan Aceh ke depan. Kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang berkepentingan juga perlu terus dibangun untuk melicinkan jalan implementasi energi terbarukan Aceh. Pihak-pihak itu perlu saling mengisi dan bahu membahu mengawal peta jalan yang telah dikonsep bersama di waktu awal perencanaan.

Mekanisme perumusan kebijakan masa depan en ergi Aceh perlu dipahami dan dimengerti serta dikuasai oleh semua pihak yang berkepentingan. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik maka ini akan menjadi modal yang berharga bagi Aceh dalam bargaining (posisi tawar) dengan pemerintah pusat.

Salah satunya adalah dalam meyakinkan pemerintah pusat bahwa kita mampu mengelola aset negara dengan penuh tanggung-jawab dan dedikasi yang tinggi. Sehingga akan ada cukup alasan logis dan pembenaran bahwa Aceh layak untuk terus mendapat alokasi dana otonomi khusus sepanjang waktu. Karena telah menunjukkan integritas yang tinggi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan menjalankannya dengan penuh konsisten dan tanggung jawab.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved