Breaking News:

Berita Aceh Jaya

GeRAK Minta Pelaku dan Backing Galian C Ilegal Ditangkap, DPRK Didesak Lapor ke Polda

"Menurut hemat kami, siklus ini harus dibongkar dan diungkapkan secara terbuka ke publik. Untuk diketahui, siapa di balik para pemodal dan mereka...

Penulis: Riski Bintang | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Edy Syahputra, Koordinator GeRAK Aceh Barat minta Pelaku dan Backing Galian C Ilegal Ditangkap. Foto diambil dalam kesempatan terpisah. 

"Menurut hemat kami, siklus ini harus dibongkar dan diungkapkan secara terbuka ke publik. Untuk diketahui, siapa di balik para pemodal dan mereka yang diduga menjadi backing dan mereka yang menikmati aliran upeti atau setoran dari aktivitas penambangan galian C ilegal tersebut," jelas Edy.

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Gerakan Anti Korupsi (GerAK) Aceh Barat meminta aparat penegak hukum, untuk memproses pelaku penambang galian C ilegal di Kabupaten Aceh Jaya.

Hal itu disampaikan koordinator GerAK Aceh Barat, Edi Syahputra kepada Serambinews.com, menanggapi penyegelan dua lokasi galian C di kabupaten tersebut.

Dirinya juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, untuk mengambil tindakan hukum.

Dalam mengambil langkah hukum, polisi sendiri tidak hanya menyasar pekerja tambang, namun juga kepada pihak pemilik modal atau tauke.

"Menurut hemat kami, siklus ini harus dibongkar dan diungkapkan secara terbuka ke publik. Untuk diketahui, siapa di balik para pemodal dan mereka yang diduga menjadi backing dan mereka yang menikmati aliran upeti atau setoran dari aktivitas penambangan galian C ilegal tersebut," jelas Edy.

Edi menambahkan, jika pelaku tindak pidana galian C ilegal tida boleh dibiarkan lepas dari ancaman pidana dan secara hukum.

Baca juga: Terkait Penyegelan Lokasi Galian C Ilegal di Aceh Jaya, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pelakunya bisa terjerat hukum. 

"Dalam aturan tersebut di pasal 109 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain ancaman penjara ada denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar," terang Edy.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada dinas atau badan yang membidangi kewenangan tambang tersebut.

Karena kegiatan penambangan galian C, seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan pemantauan secara aktif. 

Untuk diketahui, bahwa jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan atau galian C di Provinsi Aceh hingga 2019 mencapai sebanyak 450 izin. 

Dari total izin tersebut, sebanyak 81 IUP eksplorasi, 344 operasi produksi, dan 25 izin operasi produksi khusus pengolahan (IUPK) yang tersebar hampir di 23 kabupaten/kota se Aceh.

Baca juga: Polda Aceh Ringkus Delapan Tersangka, Kasus Eksplorasi Galian C Ilegal di Lhokseumawe

"Kami ingatkan sekali lagi, akibat fungsi pengawasan dan penegakan tidak berjalan, maka dampak lainnya adalah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari exploitasi tambang galian C di Aceh Jaya yang tidak berizin dan sangat massif berlansung dan tentu saja merugikan daerah," pungkasnya.

Atas adanya kebocoran anggaran ini, GeRAK meminta agar pihak terkait untuk melakukan pengusutan.

Pihaknya meminta agar DPRK Aceh Jaya, untuk segera menurunkan tim pansus dan bila diperlukan mengundang pihak Polda Aceh untuk mengusut kebocoran anggaran ini dan mengungkap siapa dalang utama pemain galian C yang tidak mempunyai izin tersebut.(*)

Baca juga: Tim Polda Aceh Ciduk Komplotan Eksplorasi Galian C Ilegal di Lhokseumawe, 8 Orang Diamankan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved