Varian Delta Mulai Mendominasi, IDI Minta Pemerintah Tutup Pintu Masuk Indonesia

Sebaran varian Delta juga tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kaltim.

Kompas.com/Screenshot
ILUSTRASI Petugas Covid-19 Jember saat menguburkan jenazah. 

Bahkan, menurut Slamet, lonjakan kasus yang terjadi beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh virus corona varian Delta yang menyebar lebih cepat, bukan dari tingginya mobilitas masyarakat selama libur Lebaran.

"Ini gara-gara kita teledor, dari luar negeri, kenapa yang disalahin orang mudik? Mudik memang faktor untuk memperbesar saja, tapi faktor utama penyebabnya kan virus Delta," ujar Slamet.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih," tuturnya.

Baca juga: BAS Langsa Cairkan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jalan Tol Segmen Binjai-Kota Langsa Rp 59,1 Miliar

Slamet mendorong pemerintah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, menurut dia, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tidak lagi efektif menekan laju penularan virus.

Ia mengatakan, jika dengan PSBB pemerintah khawatir ekonomi tak berjalan, maka dapat dilakukan sejumlah modifikasi. Misalnya, di sektor perkantoran, karyawan yang bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen tetapi dibatasi maksimal empat jam.

Ketentuan yang sama juga bisa diterapkan pada sektor transportasi. Slamet menyarankan agar penumpang transportasi umum dibatasi 25 persen dari kapasitas total dengan waktu operasional selama 4 jam.

Selain itu, disarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasar pada zonasi Covid-19. Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Paling penting yang dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalau pun masih ada yang pakai transportasi ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," kata Slamet.(tribun network/rin/dod)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved