Breaking News:

Revisi RUU Desa

Revisi RUU Desa, DPD Perkuat Badan Permusyawaratan Desa

Kehadiran BPD sangat diperlukan dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
For Serambinews.com
Fachrul Razi bicara soal Revisi RUU Desa 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam  penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen rancangan undang-undang.

Hal ini disampaikan Fachrul Razi dalam rapat finalisasi RUU perubahan kedua UU No.6/2014 tentang Desa, Senin (28/4/2021). 

Fachrul Razi menjelaskan bahwa kehadiran BPD sangat diperlukan terutama dalam hal pengawasan, perencanaan, hingga menampung aspirasi dari program-program desa.

“Karena dasar hukum BPD sudah cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” ujar senator asal Aceh tersebut.

Fachrul Razi juga menjelaskan perlunya  tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD yang selama ini dirasa masih belum diakomodir.

Untuk yang satu ini, Ketua Komite I DPD RI tersebut  berharap agar para anggota BPD lebih memiliki kewenangan yang representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana desa.

Baca juga: Daun Bidara Adalah Pohon Surga yang Ada di Dunia, Khasiatnya Dipercaya Ampuh Mengusir Jin

Baca juga: VIRAL Kisah Seorang Bocah Memilih Upah Sekantong Beras daripada Uang, Alasannya Menuai Pujian

Baca juga: Berawal dari Postingan hingga Viral di Medsos, Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi Diringkus Polisi

"BPD itu legislator atau senatornya di desa, jadi harus di perkuat kewenangannya dan kinerjanya," tegas Fachrul Razi yang juga Ketua Revisi RUU Desa di DPD RI.

“Tunjangan dan jaminan sosial bagi para anggota BPD harus diperjuangkan nantinya dengan sumber anggaran berasal dari anggaran negara," pungkasnya

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah para anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan desa.

“Komitemen dari para anggota BPD kita mengapresiasinya, dan kita juga mengupayakan dalam revisi RUU Desa ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan semua elemen yang terlibat dalam memajukan desa,” tutur jebolan pascasarjana UI tersebut.

Dengan begitu, para anggota BPD juga punya tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana desa.

Baca juga: Ayah Curiga Lihat Putrinya Selalu Pakai Jaket, Ternyata Gadis 16 Tahun Ini Dihamili Pacar

Baca juga: Suami Tega Tendang Paha Istri, Pelaku Lakukan KDRT karena Kesal Dijelek-jelekan

Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari dasar hukum itu, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved