Breaking News:

Salam

Awas, Virus Varian Alfa Lebih Agresif!

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, meminta seluruh masyarakat di daerah ini supaya mewaspadai virus Corona varian B.1.1.7

Editor: bakri
For Serambinews.com
Jubir Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani. 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, meminta seluruh masyarakat di daerah ini supaya mewaspadai virus Corona varian B.1.1.7 atau Corona varian Alfa yang sudah menjangkiti beberapa warga di Provinsi Sumatera Utara. Untuk sementara, warga Aceh diminta supaya tidak bepergian ke Sumatera Utara, demikian pula sebaliknya warga Aceh yang di Medan diminta tidak pulang ke Aceh jika tak ada keperluan paling mendesak. Sebab, varian Alfa penularannya lebih cepat 6-7 kali daripada varian aslinya yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok pada 2019. 

“Dua kasus terkonfirmasi virus varian Alfa di provinsi tetangga kita, Sumatera Utara,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani kepada wartawan di Banda Aceh dua hari lalu.

Menurut data sekuens variant of concern, hingga 22 Juni 2021, virus varian Alfa sudah ditemukan sebanyak 49 kasus di 10 provinsi di Indonesia. Selain varian Alfa, Kementerian Kesehatan juga mencatat enam kasus varian B.1.351 (Beta), dan 254 kasus varian B.1.617.2 (Delta) di tanah air. "Ketiga varian baru virus SARCoV penyebab Covid-19 itu telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO sebagai variant of concern (VoC), atau varian yang harus diwaspadai," ujar SAG.

Karenanya, masyarakat Aceh perlu mewaspadai ketiga varian baru virus Corona itu yang penyebarannya sudah meluas 14 provinsi. "Virus varian Alfa yang sudah ada di Sumut paling mungkin sedang mengincar masyarakat Aceh yang frekuensi pulang-perginya ke Kota Medan dan sekitarnya sangat tinggi,” kata SAG.

Satgas mengimbau masyarakat Aceh menghindari risiko penularan varian baru virus Corona itu dengan mengurangi mobilitas ke luar Aceh apabila tidak sangat-sangat mendesak keperluannya. Selain itu juga menunda pulang bagi orang Aceh yang sudah menetap di luar tanah Serambi Mekkah ini meski saat hari Raya Idul Adha nanti.

Penyebaran virus Corona di tanah air, termasuk Aceh, saat ini masih memprihatinkan. Yang paling parah adalah Pulau Jawa dan Bali. Karenanya, mulai hari ini, pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli 2021. Penerapan kebijakan ini pun akan melibatkan pemerintah daerah.

Akan ada sanksi keras bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat dengan tegas. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut, hingga sanksi pemberhentian sementara. Hal ini mengacu pada Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan detail mengenai penerapan sanksi bagi pemimpin daerah yang tak menjalankan PPKM Darurat akan ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pengaturan detail akan dikeluarkan melalui Instruksi Mendagri.

Penerapan PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali memang ada plus minusnya bagi masyarakat. Namun, dalam konteks memutus mata rantai penyebaran virus Corona, kebijakan itu akan sangat berdampak positif  bagi masyarakat banyak daerah. Artinya, dengan “melockdown” Pulau Jawa dan Bali, mobilitas masyarakat Indonesia pasti akan sangat berkurang. Sebab, pergerakan masyarakat, misalnya Aceh, selama ini paling banyak ke Sumatera Utara dan Jakarta atau Pulau Jawa pada umumnya.

Sikap tegas pemerintah dalam penerapan PPKM bukan hanya untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali, tapi bagi daerah lainnya juga harus menerapkan PPKM mikro seperti yang sudah berjalan selama ini. Dan, hasilnya pun sudah cukup terbukti dapat mengurangi penularan virus Corona.

Aceh yang menurut survei masyarakatnya paling tidak patuh pada protokol kesehatan termasuk daerah yang paling rentan terjadi “ledakan” kasus baru. Banda Aceh, misalnya, sudah berkali-kali keluar masuk zona merah Covid. Oleh sebab itu, selain perlu terus melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, kebijakan mengurangi aktivitas masyatakat di luar rumah juga penting untuk diberlakukan secara selektif untuk sementara ini. Dan, siapapun mestinya dapat memaklumi meski itu berat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved