Breaking News:

Kupi Beungoh

Ekonomi Gampong Bakongan: Sawit, Pemerintah Daerah, dan Inspirasi Revisi Teori Boeke (VII)

Tidak jarang program penanaman kelapa sawit yang digerakkan pemerintah hanya sebatas pra TBM yang hanya berlangsung dalam hitungan 1-2 tahun anggaran

Editor: Amirullah
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Program pemerintah pada umumnya lebih sering terfokus pada penanaman dengan penyediaan sarana produksi, yang seringkali bergelimang dengan berbagai penyalahgunaan, serta pengadaan bibit seringkali menjadi arena permainan kotor.

Indikator sukses program juga kerap berurusan dengan indikator “nomenklatur” sukses proyek.

Ini semua karena birokrasi sangat sering dipaksa menjadi alat pejabat publik untuk menjadi mesin uang dari berbagai proyek pembangunan pertanian, tak terkecuali kelapa sawit.

Tidak jarang program penanaman kelapa sawit yang digerakkan oleh pemerintah hanya sebatas pra TBM yang hanya berlangsung dalam hitungan 1-2 tahun anggaran, tanpa sebuah pandangan jauh ke depan.

Bahkan ada kasus penyediaan bibit dari pemerintah bukan hanya tidak membantu, tapi juga merusak.

Baca juga: Ekonomi Gampong: Bakongan, Barsela, Reaganomics, dan Kekeliruan Sri Mulyani (I)

Paling kurang banyak kawasan penerima bantuan pemerintah yang saat ini telah memasuki masa TM-tanaman menghasilkan-, 10 tahun terakhir adalah bibit yang sangat tidak berkualitas, korban dari persekongkolan pengusaha dan birokrat.

Cerita tentang ongkos angkut yang mahal karena jalan ke sentra produksi yang rusak, tentang pengetahuan petani yang rendah karena tidak ada penyuluh yang mendampinginya, tentang kesulitan mendapatkan modal berurusan dengan perbankan, karena tanahnya belum bersertifikat, adalah beberapa contoh struktural tentang ketertinggalan petani sawit kita.

Karena ketimpangan dan ketertinggalan struktural itu tudak tertangani dengan baik dari awal, sangat sukar membangun kepercayaan publik dan komunitas petani.

Tidak jarang karena kelalaian pemerintah daerah, terjadi sengketa lahan antara petani dengan perusahaan yang mendapatkan hak dari pemerintah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved