Breaking News:

Salam

Dana Desa Itu Bukan Uang Receh

Gubernur Nova Iriansyah mengingatkan supaya setiap rupiah dana desa benar‑benar dimanfaatkan untuk memacu pembangunan infrastruktur

Editor: bakri
For Serambinews.com
Mendagri Muhammad Tito Karnavian 

Gubernur Nova Iriansyah  mengingatkan supaya setiap rupiah dana desa benar‑benar dimanfaatkan untuk memacu pembangunan infrastruktur gampong serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga.  "Untuk Aceh, dalam tujuh tahun terakhir atau sampai 2021, sudah dialokasikan Dana Desa hampir 30 triliun rupiah untuk 6.497 gampong. Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penyaluran Dana Desa tersebut," ungkap Gubernur.

Untuk mencapai sasaran itu, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota saat ini tidak saja fokus pada percepatan penyalurannya. Namun, juga komit untuk terus membina dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang ada di gampong. Melalui peningkatan kualitas perencanaan Dana Desa, diharapkan setiap rupiah dana gampong yang dibelanjakan akan bermanfaat bagi masyarakat.

Berbicara tentang pedesaan saat ini, kata Gubernur,  tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya yaitu Undang‑Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang‑undang itu disebut sudah mengubah paradigma pembangunan pedesaan, dimana desa merupakan suatu wilayah otonom yang diberi kewenangan khusus pada beberapa bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Nova berharap Undang‑undang Desa tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan dibanding di perkotaan, serta untuk menekan kesenjangan ekonomi atau disparitas antara kota dan desa.

Berdasarkan data yang ada, pada September 2020 lalu, kemiskinan pedesaan di Aceh jauh lebih tinggi dari kemiskinan di perkotaan. Karena itu, upaya peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan disebut cukup mendesak dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.

Ya, itulah yang dimaksud Mendagri Tito Karnavian bahwa pembelanjaan dana desa harus melalui pembelanjaan yang memiliki multiplier effect tinggi, yang di antaranya berupa program padat karya. Sebagai pedoman bagi para keuchik, Menteri Keuangan sudah menerbitkan Buku Pintar Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Buku ini dimaksudkan, agar dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik dari kalangan kepala desa dan perangkatnya, eksekutif di Pusat dan Daerah, anggota Legislatif maupun masyarakat. Selain itu, buku pintar juga untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara consize namun komprehensif.

Urusan dana desa ini bukan urusan uang receh. Pemerintah Pusat telah menggelontorkan Dana Desa yang cukup besar untuk desa-desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp 42,2 triliun atau  60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun.

Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di semua provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana‑dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata‑rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan.Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata‑rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp 960,6 juta.

Hasil evaluasi beberapa tahun kelihatan sekali pemanfaatan dana desa banyak yang tak tepat sasaran. Ini antara lain karena sistem pengawasannya yang tak berjalan baik. Supaya dana desa, agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat desa akan sangat efektif apabila dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan, selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved