Breaking News:

Berita Politik

Demokrat Pidie dan PKS Beri Sinyal Koalisi Saat Usung Kepala Daerah di Pilkada 2024 

Kedua partai nasional (Parnas) itu memberikan sinyal untuk sepakat mengusung kepala daerah pada tahun 2024.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
Ketua DPC Partai Demokrat Pidie, Muhammad Ali menyerahkan cinderamata yang diterima Ketua DPD PKS Pidie, Saifil Anwar, di Kantor DPC Partai Demokrat Pidie, Sabtu (31/7/2021). 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyepakati lima poin dalam pertemuan silaturahmi kebangsaan di Kantor DPC Partai Demokrat Pidie, Sabtu (31/7/2021).

Pertemuan itu dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Pidie, Muhammad Ali dan Ketua DPD PKS Pidie, Saifil Anwar.

Kedua partai nasional (Parnas) itu memberikan sinyal untuk sepakat mengusung kepala daerah pada tahun 2024.

Ketua DPC Partai Demokrat Pidie, Muhammad Ali kepada Serambinews.com, Sabtu (31/7/2021), mengatakan, ada lima poin yang disepakati dalam pertemuan itu.

Antara lain, sinergisitas kebijakan politik dalam menghadapi 2024 dan mendukung serta mengawasi pelaksanaan syariah di Pidie

Lalu, sepakat untuk mendorong penanganan pandemi Covid-19 secara lebih baik.

Baca juga: PKS dan Partai Demokrat Aceh Tengah Bahas Koalisi di Pilkada 2024 Mendatang

Baca juga: PN Jakpus Gugurkan Gugatan AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko: Ini Baru Latihan Pemanasan

Baca juga: PKS-Golkar Sepakat Jadikan Pemuda Calon Pemimpin Kota

Mengurangi pergerakan masyarakat untuk mencegah kenaikan jumlah positif covid dan mendorong tumbuhnya perekonomian warga di Pidie.

"Lima poin yang disepakati itu akan dilakukan melalui action di lapangan, tapi jadwal belum ditetapkan," sebut M Ali.

Ia menjelaskan, Partai Demokrat tidak bekerja sama dengan PKS saja, tapi juga melakukannya dengan partai lain.

“Jika memiliki kesamaan, terutama dalam penanganan Covid-19, pasti kita akan bekerja sama,” urainya.

Menurut M Ali, dalam menjalankan protokoler kesehatan (Protkes), pemerintah harus memperhatikan usaha warung kopi dan kafe.

Penutupan warung dan kafe lebih awal harus ditinjau ulang. Sebab, memperburuk ekonomi masyarakat. 

Baca juga: Partai Demokrat Aceh Gelar Musda, Ini Jadwal Pendaftaran Balon Ketua dan Persyaratannya

Baca juga: Partai Demokrat Kritik Presiden Joe Biden, Minta Sikapnya ke Israel Diubah

Baca juga: Ulama Dayah  Aceh Minta Tiga Hal Ini kepada AHY, Begini Respon Ketua Umum Partai Demokrat

Sehingga, ungkap M Ali, adanya ucapan nyeleneh dari masyarakat, apakah Virus Corona berkeliaran pada pukul 22.00 WIB, hingga warkop dan kafe harus ditutup.

Pelaku ekonomi tidak tahu harus mengadu ke mana hingga merka curhat ke dewan.

" Saya rasa pencegahan Covid-19 harus dilakukan, sementara perekonomian warga harus berdenyut," jelasnya.

Ia menambahkan, kesepakatan Demokrat dengan PKS hingga 2024.

Artinya jika PKS ada kursi pada tahun 2024, maka akan sama-sama usung kepala daerah.

"Pelaksanaan Pileg kan lebih awal pada 2024, setelah itu pemilu sehingga kita bisa tahu partai yang memperoleh kursi," papar dia.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved