Sektor Properti Mampu Turunkan Angka Kemiskinan, Pemerintah dan Perbankan Harus Ikut Mendorong

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dukungan sektor properti dalam pembangunan perumahan ratusan bahkan ribuan unit rumah di Aceh akan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Bahkan, berbagai usaha lainnya juga terlibat di dalamnya, umumnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jika sektor properti ini melambat, maka akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada usaha lainnya, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

Ketua Apersi Aceh, Afwal Winardy ST MT, Jumat (30/7/2021`) menegaskan sektor properti seharusnya mendapat dorongan dari perbankan dan pemerintah agar dapat terus berjalan lancar.

Dia mengakui, selama masa pandemi Covid-19 ini, dorongan dari perbankan masih terbatas, walau pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Bahkan, katanya, untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kebijakan PEN dalam masa PPKM disektor sektor properti ini.

Baca juga: Properti Aceh Masih Terganjal Perbankan, Proses KPR Masih Temui Jalan Panjang

Seperti PPn (Pajak Penambahan Nilai) masih belum berjalan maksimal, sehingga penjualan masih melambat di masa pandemi covid-19 ini,

Dia mengakui dilema, perbankan yang beroperasi di Aceh belum juga mampu mempemudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Afwal berharap perbankan yang mendukung di sektor keuangan dan pemerintah yang mendukung kebijakan harus berjalan seiring.

"Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan agar penjualan rumah kembali membaik selama pandemi Covid-19 ini tetapi belum juga ada hasilnya, khususnya di Aceh," katanya.

Padahal, sebutnya, sektor properti melibatkan sekitar 170 sektor usaha lainnya, sehingga jika sektor ini melambat, maka sektor lain juga melambat.

Belum lagi tenaga kerja yang tentunya juga akan tergerus, karena pembangunan perumahan tidak berjalan baik.

Dia berharap perbankan harus terpaku pada sistem yang menyebabkan kemacetan sebuah proses KPR atau kredit konstruksi.

"Sistem yang dibuat sebenarnya untuk mempermudah proses KPR di perbankan, tetapi lagi-lagi, dijadikan kambing hitam," ujarnya.

Disebutkan, pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi tersebut untuk mengurangi risik PHK.