Breaking News:

Myanmar Terkini

Setelah Sempat Bergejolak, Militer Myanmar Janji akan Adakan Pemilu Sebelum Pertengahan 2023

Kerjsama tersebut membuka jalan untuk dilakukan pemilihan umum sebelum pertengahan tahun 2023 di Myanmar.

Penulis: Syamsul Azman | Editor: Safriadi Syahbuddin
Foto: AsiaNews
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing 

SERAMBINEWS.COM - Gejolak di Myanmar telah berada di tahap baru, saat ini pemerintah sementara Myanmar yang baru dibentuk telah siap bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation).

Kerjasama tersebut membuka jalan untuk dilakukan pemilihan umum sebelum pertengahan tahun 2023 di Myanmar.

Melansir dari China Daily, Selasa (3/7/2021) pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing mengumumkan yang disiarkan melalui televisi pada Minggu (1/8/2021) mengenai persiapan Myanmar untuk bekersama dengan negara-negara ASEAN.

" Myanmar siap untuk bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung dengan ASEAN, termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar," katanya melalui siaran televisi Myanmar.

ASEAN sebuah blok wilayah dengan 10 negara dan Myanmar tergabung di dalamnya mengadakan serangkaian pertemuan tingkat menteri pada pekan ini dan diharapkan memberikan peran untuk stabilitas dan pemerintahan normal di Myanmar.

Min Aung Hlaing, kepala militer Myanmar dan bergelar Panglima Tertinggi Militer juga mengumumkan bahwa Republik Persatuan Pemerintahan Myanmar telah dibentuk, dengan dirinya sebagai perdana menteri dan Wakil Jenderal Senior Soe Win sebagai Wakil Perdana Menteri.

"Kita harus menciptakan kondisi untuk menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil," katanya.

Baca juga: Perenang Myanmar Korbankan Impian Olimpiade Tokyo, Memprotes Kudeta Militer

Joel Ng, seorang peneliti di Pusat Studi Multilateralisme di S. Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan panglima militer Myanmar telah berkomitmen untuk bekerja dengan utusan khusus tersebut.

Ng mengatakan utusan itu harus ditemani oleh tim daripada tampil sebagai aktor tunggal dan perlu ada kompromi agar format ini berfungsi.

“Di sisi politik, tugas utamanya adalah mengurangi polarisasi di negara ini,” kata Ng.

Baca juga: Inggris Peringatkan Myanmar, Covid-19 Dapat Menginfeksi Separuh Penduduk

Klaim legitimasi

Pembentukan pemerintahan sementara adalah untuk membuat klaim legitimasi yang lebih kuat dan juga mungkin untuk melihat bagaimana negara-negara anggota ASEAN menanggapinya", katanya.

Myanmar berada dalam keadaan darurat sejak 1 Februari, yang menurut Min Aung Hlaing akan dicabut pada Agustus 2023. Sejak saat itu, negara itu sebagian besar terbagi, dengan banyak korban selama protes kekerasan.

Pada 26 Juli 2021 lalu, Komisi Pemilihan Umum membatalkan hasil pemilihan umum yang diadakan pada November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Partai-partai yang didukung oleh militer mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan umum.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved