Setelah Sempat Bergejolak, Militer Myanmar Janji akan Adakan Pemilu Sebelum Pertengahan 2023

SERAMBINEWS.COM - Gejolak di Myanmar telah berada di tahap baru, saat ini pemerintah sementara Myanmar yang baru dibentuk telah siap bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation).

Kerjasama tersebut membuka jalan untuk dilakukan pemilihan umum sebelum pertengahan tahun 2023 di Myanmar.

Melansir dari China Daily, Selasa (3/7/2021) pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing mengumumkan yang disiarkan melalui televisi pada Minggu (1/8/2021) mengenai persiapan Myanmar untuk bekersama dengan negara-negara ASEAN.

"Myanmar siap untuk bekerjasama dengan negara-negara yang tergabung dengan ASEAN, termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar," katanya melalui siaran televisi Myanmar.

ASEAN sebuah blok wilayah dengan 10 negara dan Myanmar tergabung di dalamnya mengadakan serangkaian pertemuan tingkat menteri pada pekan ini dan diharapkan memberikan peran untuk stabilitas dan pemerintahan normal di Myanmar.

Min Aung Hlaing, kepala militer Myanmar dan bergelar Panglima Tertinggi Militer juga mengumumkan bahwa Republik Persatuan Pemerintahan Myanmar telah dibentuk, dengan dirinya sebagai perdana menteri dan Wakil Jenderal Senior Soe Win sebagai Wakil Perdana Menteri.

"Kita harus menciptakan kondisi untuk menyelenggarakan pemilihan umum multipartai yang bebas dan adil," katanya.

Baca juga: Perenang Myanmar Korbankan Impian Olimpiade Tokyo, Memprotes Kudeta Militer

Joel Ng, seorang peneliti di Pusat Studi Multilateralisme di S. Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan panglima militer Myanmar telah berkomitmen untuk bekerja dengan utusan khusus tersebut.

Ng mengatakan utusan itu harus ditemani oleh tim daripada tampil sebagai aktor tunggal dan perlu ada kompromi agar format ini berfungsi.

“Di sisi politik, tugas utamanya adalah mengurangi polarisasi di negara ini,” kata Ng.

Baca juga: Inggris Peringatkan Myanmar, Covid-19 Dapat Menginfeksi Separuh Penduduk

Klaim legitimasi

Pembentukan pemerintahan sementara adalah untuk membuat klaim legitimasi yang lebih kuat dan juga mungkin untuk melihat bagaimana negara-negara anggota ASEAN menanggapinya", katanya.

Myanmar berada dalam keadaan darurat sejak 1 Februari, yang menurut Min Aung Hlaing akan dicabut pada Agustus 2023. Sejak saat itu, negara itu sebagian besar terbagi, dengan banyak korban selama protes kekerasan.

Pada 26 Juli 2021 lalu, Komisi Pemilihan Umum membatalkan hasil pemilihan umum yang diadakan pada November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Partai-partai yang didukung oleh militer mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan umum.

Lina Alexandra, peneliti senior di Center of Strategic and International Studies, mengatakan perlu dijelaskan bagaimana utusan khusus itu akan bekerja.

Alexandra mengatakan utusan khusus perlu bekerja sesegera mungkin untuk memasuki Myanmar, berbicara dengan berbagai pihak, melakukan penilaian independen terhadap situasi, dan melaporkan kepada menteri luar negeri tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu mengurangi krisis Myanmar.

Baca juga: PSDKP Lampulo Banda Aceh Tangkap KM Asing Tidak Berbendera di Laut Langsa, 4 WNA Myanmar Diamankan

Simon Tay, ketua lembaga think tank Singapore Institute of International Affairs, mengatakan: "Sebagai pencari jalan, ASEAN memiliki tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan dengan cara tertentu, bergerak maju tetapi bergerak dengan cukup hati-hati."

Tay mengatakan blok regional dapat bertindak sebagai perantara antara Myanmar dan komunitas internasional untuk membantu meringankan situasi pandemi dan menenangkan segalanya sebelum solusi politik dapat muncul.

Selain itu, Tay mengatakan salah satu isu utama yang perlu didorong ASEAN adalah kebutuhan kemanusiaan, terutama di masa pandemi.

Memperhatikan sumbangan vaksin China ke Myanmar sebagai "langkah pertama yang sangat baik", Tay mengatakan Myanmar akan membutuhkan lebih banyak bantuan dan ASEAN harus memprioritaskan situasi pandemi dengan bantuan China dan mitra internasional lainnya.

Hingga Selasa, China telah menyumbangkan 2,5 juta dosis vaksin COVID-19 ke Myanmar dan mengirimkan 1 juta suntikan yang diperoleh Myanmar, kata kedutaan besar China di Myanmar. (Serambinews.com/Syamsul Azman)

TERKAIT

Baca juga: BERITA POPULER-Indra Iskandar Disiapkan Jadi PJ Gubernur Aceh, Isu Remaja Subulussalam Menyimpang

Baca juga: BERITA POPULER Susi Ikut Komentar 2 Triliun Sumbangan asal Aceh sampai Bule Terkejut Beras Dicuci

Baca juga: BERITA POPULER - Kisah Irma Pramugari yang Tolak Cinta Soekarno hingga Biodata Lengkap Herlin Kenza