Breaking News:

Salam

Dana Otsus Terus Habis, Kemiskinan Masih Tinggi

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengakui, Badan Anggaran menemukan berbagai persoalan terkait pengelolaan anggaran oleh setiap dinas

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
DAHLAN JAMALUDDIN, Ketua DPRA 

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengakui, Badan Anggaran menemukan berbagai persoalan terkait pengelolaan anggaran oleh setiap dinas, terutama yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus). Akibatnya, dana otsus yang selama ini diterima Aceh dari Pemerintah Pusat ternyata belum bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Padahal, saluran dana otsus Aceh akan mengecil mulai tahun 2023 yaitu 1 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan akan berakhir total pada tahun 2027 nanti. “Karena itu, Aceh harus melobi Pemerintah Pusat agar memperpanjang dana otsus Aceh.”

Menurut ketentuan, dana otsus itu digunakan untuk lima hal yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan. “Namun yang kita dapatkan banyak sekali dana otsus digunakan untuk belanja rutin pemerintah. Seperti untuk pengadaan kenderaan bermotor, pemeliharaan kantor dan perlengkapan kantor, honorarium, dan SPPD,” kata Ketua DPRA.

Daam nada kecewa, Dahlan mengatakan, “Kita juga menemukan bahwa rasionalisasi anggaran itu digunakan untuk kebutuhan dinas sendiri, bukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Anggarannya antara lain digunakan untuk pembelian handsanitizer dan masker, serta pembuatan tempat cuci tangan di SKPA. Padahal, dalam SKB dua menteri, anggaran yang dirasionalkan itu juga bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta memperbanyak kegiatan padat karya dan swakelola dalam menjaga daya beli masyarakat. Tapi, itu tidak terjadi.”

Dan, DPRA mengaku sangat khawatir mengenai akan berakhirnya dana Otsus untuk Aceh. Betapa tidak, “Kalau kita buka dokumen APBA, pendapatan didominasi oleh transfer Pusat. Hanya 16 sampai 18 persen yang menjadi PAA (Pendapatan Asli Aceh), itupun dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik lama. Sesekali dari sektor lain seperti retribusi. Jika kita nominalkan PAA itu hanya sekitar 2 atau 2,5 triliun rupiah. Sedangkan sisanya sekitar 85 persen itu transfer Pusat, baik dari DAU-DAK, dana otsus yang paling besar, dan dana bagi hasil migas.”

Pusat sendiri sebetulnya memiliki catatan khusus tentang pengelolaan Dana Otsus Aceh yang terindikasi kurang mencapai sasaran. Bahkan, tahun 2020, ketika berada di Bireuen, Presiden Joko Widodo mengkritisi menganai dana otsus kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Dia mempertanyakan tata kelola dan kebermanfaatan dana otsus ini kepada rakyat.

"Dana otsus tahun 2020 Rp 8 triliun plus APBA Rp 9 triliun, berarti Rp 17 triliun. Ini uang yang sangat besar sekali plus APBK yang ada di kabupaten dan kota. Tapi, bagaimana tata kelolanya? Apakah APBA itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Presiden pun mewanti-wanti kepada seluruh bupati dan wali kota, serta Gubernur Aceh untuk fokus dalam perbaikan tata kelola APBA dan dana otsus. Jokowi menggarisbawahi bahwa angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar, yakni 14 persen, padahal sudah mendapat alokasi APBA dan dana otsus yang besar. "Selesaikan dulu masalah (kemiskinan) ini. Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14 persen (tahun 2020) itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan," ujar Presiden.

Aceh memang mendapat pengkhususan mengenai dana otsus sebagai konsekuensi atas perjanjian damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Dana otsus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam beleid tersebut disebutkan, Aceh akan menerima dana otsus untuk jangka waktu 20 tahun. Menurut jadwal, penyaluran dana otsus bagi Aceh akan berakhir pada 2027. Jokowi pun sempat menawarkan adanya pendampingan bagi Pemprov Aceh untuk memperbaiki tata kelola APBA dan dana otsus.

Akan tetapi, seperti diungkap ketua DPRA tadi, bahwa hingga bulan Agustus ini angka kemiskinan Aceh masih sangat tinggi dan tata kelola dana otsus masih banyak yang mengalir ke sektor-sektor yang tak sesuai ketentuan. Maka, yang menjadi pertanyaan, apakah kelak Pusat akan memperpanjang dana otsus untuk Aceh?

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved