Breaking News:

Berita Politik

Pembahasan KUA PPAS 2022 Tunggu Paripurna Pertanggungjawaban APBA 2020 

Sementara DPRA berkomitmen akan membahas KUA PPAS APBA 2022 setelah paripurna raqan pertanggungjawaban APBA 2020. 

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Ketua DPRA Aceh, Dahlan Jamaluddin menyatakan, pembahasan KUA-PPAS 2022 baru akan dilakukan usai Pertanggungjawaban APBA 2020. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meminta DPRA segera menjadwalkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBA 2022 yang dokumennya sudah diajukan pada 22 Juli 2021. 

Sementara DPRA berkomitmen akan membahas KUA PPAS APBA 2022 setelah paripurna raqan pertanggungjawaban APBA 2020

Saat ini tim Pansus DPRA sedang di lapangan mengecek proyek bermasalah yang bersumber dari APBA 2020 setelah sebelumnya menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran tahun lalu.   

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang dihubungi Serambinews.com Kamis (12/8/2021) mengatakan bahwa eksekutif sudah mengajukan dokumen rancangan KUA PPAS APBA 2022 kepada pimpinan DPRA pada 22 Juli lalu.

Saat itu, dokumen tersebut diserahkan oleh Asisten II Sekda Aceh, Mawardi bersama Kepala BPKA dan Karo Hukum Setda Aceh kepada pimpinan DPRA yang diterima oleh salah satu kabag yang menjadi ND Sekwan, Suhaimi yang ketika itu sedang sakit. 

“Saat ini eksekutif sedang menunggu jadwal pembahasan bersama dari dewan. Kita berharap agar KUA PPAS bisa segera dibahas agar kita mempunyai waktu yang tepat dan terukur dalam melakukan pembahasan secara baik,” ungkap Muhammad MTA.    

Baca juga: Banggar DPRA Gebrak Meja, Saat Bahas Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020

Sementara Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang dihubungi Serambinews.com Kamis (12/8/2021) mengakui pihaknya belum menjadwalkan pembahasan rancangan KUA PPAS 2022 karena sedang fokus menyelesaikan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020.

“(Pembahasan) KUA PPAS belum dijadwalkan. Sekarang kita sedang selesaikan Raqan Pertanggungjawaban APBA 2020 dulu. Setelah itu baru kita jadwalkan paripurna raqan pertanggungjawaban APBA 2020,” kata Dahlan menjawab Serambi. 

Dahlan menegaskan, sesuai dengan Tatib DPRA, dokumen KUA PPAS harus disampaikan pengantarnya dalam rapat paripurna DPRA, bukan melalui Sekwan. Tapi selama ini ada kebiasaan eksekutif menyampaikan dokumen KUA PPAS melalui Sekwan.

Selain itu, ungkap politisi Partai Aceh ini, sebenarnya sebelum membahas KUA PPAS, Pemerintah Aceh memiliki kewajiban membahas Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dengan DPRA. “Baru kita bahas KUA PPAS,” ujarnya. 

Padahal Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) saat rapat raqan pertanggungjawaban APBA 2020 sudah sepakat bahwa pembahasan KUA PPAS 2022 akan dimulai dengan pembahasan RKPA.

Baca juga: Rapat Banggar DPRA Panas, Pimpinan Gebrak Meja Kecewa Dengar Jawaban TAPA soal Penggunaan APBA 2020

“Setelah KUA PPAS baru pembahasan RAPBA. Seharusnya hari ini yang perlu dikejar realiasasi APBA 2021. Karena hingga Agustus ini, progresnya masih sangat rendah, apa alasan pemerintah, sementara APBA 2021 cepat disahkan,” demikian Dahlan.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved