Breaking News:

Opini

Implementasi Syariah Islam Bidang Ekonomi di Aceh

SEJARAH Aceh sangat bertalian erat dengan Syariah Islam. Menurut Hamka, Islam telah masuk di Aceh pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi

Editor: bakri
Implementasi Syariah Islam Bidang Ekonomi di Aceh
FOR SERAMBINEWS.COM
YUSMAL DIANSYAH, Direktur Kepatuhan Bank Aceh Syariah

OLEH YUSMAL DIANSYAH, Direktur Kepatuhan Bank Aceh Syariah

SEJARAH Aceh sangat bertalian erat dengan Syariah Islam. Menurut Hamka, Islam telah masuk di Aceh pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi., yaitu sejak kedatangan para saudagar Islam dan muballigh dari Arab ke Aceh. Marco Polo, disadur oleh Teuku Ibrahim Alfian dalam bukunya berjudul Kronika Pasai (1973), singgah di Peurlak tahun 1292, dia menyatakan Aceh sudah menganut agama Islam.

Begitu pula saat penjelajah tersohor dari Maroko, Ibnu Battutah mengunjungi Samudera Pasai pada tahun 1345 M dan bertemu pemimpin Kesultanan Samudera Pasai (Raja Malik Al Zahir). Ibnu Battutah menyatakan Raja Malik beragama Islam dan bermazhab Syafi’i, taat ajaran Nabi Muhammad SAW serta dekat dengan ahli agama Islam (Uka Tjandrasasmita, 2016).

Penabalan Aceh sebagai pusat peradaban Islam pertama di Nusantara tak terbantahkan. Masa kejayaan Aceh dicapai pada era kesultanan Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda (tahun 1607 sampai 1636 M). Masa itu Aceh memiliki reputasi internasional, sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Komoditi yang diperdagangkan meliputi beras, daging, ikan, buah-buahan, dan binatang ternak. Yang menarik perhatian para pedagang asing justru komoditi seperti lada, timah, emas, sutra, minyak, kapur barus, kemenyan, pinang, dan gajah.

Lada, misalnya, menjadi barang dagangan utama. Setiap tahun Kerajaan Aceh memanen lada mencapai 20 puluh kapal. Sejak abad ke-13, Kerajaan Aceh telah menggunakan Dirham (dalam bahasa Aceh, Deureuham) sebagai alat tukar yang sah untuk transaksi ekonomi baik domestik maupun internasional. Kesultanan Samudera Pasai menjadi aktor utama pengguna Dirham dalam aktivitas ekonomi.

Salman Alrosyid (2018) menyebut uang Dirham pertama kali dicetak pada tahun 1297, yakni masa pemerintahan Sultan Muhammad yang bergelar Malik At-Tahir (1297-1320). Dirham sengaja dibuat dengan mencontoh mata uang Timur Tengah sebagai alat tukar dan bertuliskan nama Sultan yang berkuasa. Kekuasaan Kerajaan Aceh pada masa kejayaannya mencakup Minangkabau dan Perak, Malaysia.

Masa Sultan Iskandar Muda pula dibentuk Peradilan Islam. Peradilan ini mengatur tatanan hukum yang diperani ulama dengan Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) di pusat Kerajaan Aceh. Kewenangannya persis Mahkamah Agung sekarang ini. Setiap kawasan ada Qadhi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya. Jika ingin banding dapat diteruskan ke Qadhi Malikul Adil. Sultan Aceh menjadi pelindung ajaran Islam. Tidak heran kala itu banyak ulama yang datang ke Aceh.

Ulama-ulama terkemuka Aceh pada saat itu antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As Suumathrani, Syekh Ibrahim As Syamani, Nuruddin Ar Raniry, dan Bukhari Al Jauhari. Bukhari Al Jauhari sendiri adalah yang mengarang buku Tajussalatih (Mahkota Raja- Raja), membahas tentang tata negara yang berpedoman pada Syariat Islam (Zakaria Ahmad, 2009). Upaya menerapkan syariah Islam secara kelembagaan di Aceh terus berlanjut hingga zaman kemerdekaan.

Ditilik dari sejarah, keinginan menerapkan syariah Islam di Aceh juga salah satu permintaan Daud Beureueh (pemimpin Aceh saat itu) ke pada Soekarno yang datang ke Aceh untuk meminta bantuan guna melawan agresi Belanda tahun 1948.

Tahun 1999 Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh, dimana di antaranya mengatur kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariah Islam bagi pemeluknya. Selanjutnya, dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan, bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iah didasarkan atas syariah Islam dalam sistem hukum nasional. Pokokpokok syariah Islam itu sendiri dituangkan dalam Qanun Provisi Aceh.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved