IN MEMORIAM Dokter Zaini Abdullah, Pejuang Syariat Islam yang Cinta Damai

Catatn Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

Dokter Zaini Abdullah, mantan gubernur Aceh meninggal pada Sabtu (13/6/2026) sekitar pukul 12.40 WIB di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin, Banda Aceh, dalam usia 86 tahun.

Kepergiannya menutup satu babak penting sejarah Aceh pascakonflik. Bagi banyak orang, beliau dikenang sebagai dokter, diplomat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), negosiator GAM di Jenewa dan Helsinki, serta kepala pemerintahan pertama Aceh pasca-MoU yang menerapkan syariat Islam secara kafah.

Namun, benang merah yang mengikat semua peran itu sama: keyakinan bahwa Islam dan damai tidak bisa dipisahkan.

Ke meja perundingan

Zaini Abdullah lahir di Desa Matangkuli, Aceh Utara, 1940. Ia menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Sumatera Utara (USU). Ketika konflik Aceh–Jakarta memanas era 1970–1990-an, Zaini memilih meninggalkan praktik klinik dan bergabung dengan GAM. Bukan karena haus perang, tapi karena melihat luka manusia Aceh dari ruang UGD yang tak pernah berhenti.

Sebagai dokter GAM, ia bertugas di daerah konflik. Data ‘Aceh Conflict Monitoring Update’ LIPI 2005 mencatat lebih 15.000 jiwa meninggal selama konflik 1976–2005. Zaini melihat langsung derita manusia akibat kekerasan. Pengalaman inilah yang kemudian membuatnya jadi tokoh paling vokal di internal GAM untuk menempuh jalan damai.

Tahun 2005, bersama Malik Mahmud, ia menjadi tim negosiator GAM dalam perundingan Helsinki yang difasilitasi Martti Ahtisaari. Pada 15 Agustus 2005 MoU Helsinki ditandatangani. Poin penting: GAM menyerahkan senjata, Indonesia memberi Aceh otonomi luas.

Saat menjabat Gubernur Aceh 2012-2027,  Zaini menetapkan serta mengimplementasikan syariat Islam di Aceh melalui pengesahaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal yang tidak dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

Beliau terpilih sebagai Gubernur Aceh pada rezim pilkada langsung. Data Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mencatat, pasca-MoU tingkat kekerasan turun drastis. Dari zona merah konflik, Aceh berubah jadi laboratorium perdamaian dunia.

Zaini sering berkata, “Kami berjuang bukan untuk bendera, tapi untuk manusia Aceh bisa hidup bermartabat di bawah hukum Allah dan hukum negara yang adil.”

Bagi beliau, syariat Islam bukan antitesis perdamaian, justru fondasinya.

Menguji janji MoU Helsinki

Pilkada 2012 adalah ujian tahap dua demokrasi Aceh pascakonflik. Zaini Abdullah–Muzakir Manaf menang dengan 55,9 persen suara, mengalahkan ‘incumbent’ Irwandi Yusuf yang juga berasal dari GAM.

Kemenangan itu bukti: masyarakat Aceh percaya bahwa orang yang duduk di meja Helsinki bisa menjaga janji perdamaian.