Breaking News:

Berita Politik

Bahas Pilkada Aceh 2022, Komisioner KPU: Tidak Jelas Tanggal & Jadwal, Ikut Peraturan Secara Umum

Dewa Raka menyebutkan, Pasal 65 UUPA hanya menyebutkan Pilkada dilaksanakan tiap lima tahun.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Komisioner KPU, Dewa Raka Sandi dan paparannya terkait Pilkada Aceh 2022. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewa Raka Sandi menyatakan,  UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA, tidak mengatur secara jelas tentang penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara 2017.

Dewa Raka menyebutkan, Pasal 65 UUPA hanya menyebutkan Pilkada dilaksanakan tiap lima tahun.

"Sehingga pelaksanaan pemilihan serentak di Aceh diselenggarakan berdasarkan ketentuan tentang pemilihan yang berlaku secara umum," ujar Dewa Raka Sandi saat berbicara sebagai narasumber dalam webinar "Pilkada Serentak 2024: Bagaimana di Daerah Bersifat Khusus" yang diselenggarakan SIGMA Indonesia, Kamis (9/9/2021).

Webinar tersebut dipandu Direktur Eksekutif SIGMA, Hendra Setyawan.

Selain Dewa Raka Sandi, pembicara lainnya yakni Ketua Bawaslu Abhan, Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi Efendi, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf diwakili Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri, dan Pengamat Hukum Tata Negara M Imam Naseef.

Dewa Raka Sandi mengawali pemaparannya dengan mengutip sejumlah peraturan perundang-undangan terkait Pilkada.

Baca juga: Diplomasi Lagu untuk Pilkada Aceh 2022, Politisi dan Tokoh Aceh Bertemu Mahfud MD

Baca juga: Meski Tahapan dan Jadwal Pilkada Aceh 2022 Ditunda, KIP Tetap Data Pemilih Berkelanjutan

Baca juga: Belajar dari Pilkada 2020, KPU Matangkan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Ia menyebutkan, bahwa dalam Pasal 199 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa  UU ini juga berlaku di Aceh dan daerah khusus lainnya, sejauh tidak diatur dalam UU tersendiri.

"Di Aceh tidak ada secara jelas diatur tentang tanggal penyelenggaraan, selain ketentuan mengenai dilakukan tiap lima tahun sekali," ujar Dewa Raka Sandi.

Tapi Nurzahri yang berbicara mewakili Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf, membantah pernyataan itu.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved