Breaking News:

Opini

Membanding Otsus Papua dan Aceh

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk kedua kalinya pada 24 Agustus 2021, menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan otonomi khusus

Editor: bakri
HUMAS PEMPROV ACEH
Amrizal J. Prang, Kepala Biro Hukum Setda Aceh 

Oleh Amrizal J. Prang, Kepala Biro Hukum Setda Aceh

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk kedua kalinya pada 24 Agustus 2021, menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Aceh dan permintaan kelanjutan penerimaan Dana Otsus, yang akan habis tahun 2027, berlaku sejak tahun 2008 selama 20 tahun. (Pasal 179 dan 183 UUPA).

Pertemuan yang diterima Menkopolhukam, Mahfud, MD, Gubernur juga menyampaikan terkait perdamaian, keberadaan lembaga khusus, angka kemiskinan, dan belum ditetapkan beberapa peraturan pelaksana UUPA. (Serambi, 25/8/2021).

Sebelumnya, pada 15 Desember 2020 Gubernur juga bertemu tim pemantau otsus DPR-RI, mengusulkan dalam bentuk Dana Otsus Abadi (DOA), diterima Wakil Ketua, M. Aziz Syamsuddin. Dana otsus yang diterima Aceh mencapai Rp 88,7 triliun, kompensasi konflik dan tsunami. Di mana, tahun 2000 kemiskinan mencapai 29,80 persen. Namun, sejak ada dana otsus, kemiskinan menurun meskipun tidak signifikan sebesar 15,32 persen. Begitu juga, pengangguran dari 12,50 persen tahun 2005 menjadi 6,20 persen tahun 2020. (Serambi, 16/12/2020).

Perbandingan otsus

Sebagaimana Aceh, Papua juga mendapat dana otsus diatur UU No.21/2001 juncto UU No.35/2008 (UU Otsus Papua) selama 20 tahun sejak tahun 2001. Dengan habisnya masa penerimaan tersebut, pada 19 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengubah dan mengesahkan menjadi UU No.2/2021. Dalam konsiderans-nya disebutkan secara filosofis dan sosiologis pengaturannya untuk kepastian hokum perlindungan dan menjunjung harkat martabat, dan hak dasar Orang Asli Papua, ekonomi, politik, sosial-budaya dan pengoptimalan pengelolaan penerimaan otsus.

Secara substansi baik kewenangan, kelembagaan – termasuk lembaga adat Majelis Rakyat Papua (MRP) – maupun keuangan, tidak banyak perubahan kecuali terkait penghapusan hak penduduk Papua membentuk partai politik [Pasal 28]; penerimaan dana otsus yang sebelumnya sebesar 2 persen setara plafon DAU Nasional (2001-2021), menjadi 2,25 persen (2021-2041) [Pasal 34]; pembentukan badan khusus pelaksanaan otsus dan pembangunan, bertanggung jawab kepada Presiden [Pasal 68A]; dan penambahan tujuh peraturan pelaksana (PP).

Jika dibandingkan UU Otsus Papua dengan UUPA baik secara regulasi adanya paeraturan pelaksana (PP, Perpres, peraturan menteri/lembaga), kewenangan, kelembagaan maupun keuangan pengaturan relatif sama. Beberapa perbedaan, antara lain: pertama, terkait kewenangan: pemerintah mengurus urusan tertentu bidang agama [Pasal 7 ayat (2)]; konsultasi dan pertimbangan Gubernur dan DPRA, dilakukan Pemerintah Pusat terkait langsung dengan Aceh dan UUPA [Pasal 8, Pasal 42, dan Pasal 269]; pelaksanaan keistimewaan Aceh: syariat Islam, adat, pendidikan, peran ulama, dan pengelolaan haji [Pasal 16]; pengelolaan bersama migas Aceh [Pasal 160]; pengangkatan Kapolda dan Kajati Aceh atas persetujuan Gubernur [Pasal 205 dan Pasal 209], dan kewenangan lainnya.

Kedua, terkait kelembagaan khusus: KPUD dan Bawaslu menjadi KIP dan Panwaslih [Pasal 56-63]; partai politik lokal [Pasal 75-95]; Lembaga Wali Nanggroe [Pasal 96-97]; Lembaga Adat, seperti, MAA [Pasal 98]; MPU [Pasal 138-140]; BMA [Pasal 191]; MPA [Pasal 220]; KKR [Pasal 229-230]. BRA, dibentuk dengan Qanun Aceh No.6/2015.

Ketiga, terkait keuangan, dana otsus selama 20 tahun (2008-2027), dari tahun 2008-2022, setara 2 persen plafon DAU Nasional dan tahun 2022-2027 menjadi satu persen dan penerimaan bagi hasil pengelolaan bersama migas.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved