Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

Lawan Kampanye Negatif Kelapa Sawit, Aceh Tamiang Sertifikasi Perkebunan Masyarakat

Sebanyak 5.000 persil lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Aceh Tamiang resmi memiliki sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/RAHMAD WIGUNA
Agustyarsyah (kiri) bersama Mursil saat menandatangani nota kesepahaman sertifikasi kebun kelapa sawit berkelanjutan, Senin (13/9/2021). Nota ini untuk melawan kampanye negatif sekaligus meningkatkan produktivitas kebun masyarakat. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Sebanyak 5.000 persil lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Aceh Tamiang resmi memiliki sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Aceh.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan MoU antara Pemkab Aceh Tamiang dengan BPN Aceh di aula Setdakab Aceh Tamiang, Senin (13/9/2021).

Bupati Aceh Tamiang, Mursil mengungkapkan jalinan nota kesepahaman ini merupakan inisiatif sejumlah organisasi yang konsern di bidang kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Misalnya Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL), Forum Konservasi Leuser (FKL) dan lainnya.

Baca juga: Harga Sawit Tembus Rekor di Aceh Singkil, Petani Semangat Memanen

"Ada beberapa lembaga yang menggagas bagaimana program pembangunan berkelanjutan sektor perkebunan kelapa sawit ini berjalan baik di Aceh Tamiang, artinya bukan berada di kawasan hutan atau zona sengketa," kata Mursil.

Melalui sertifikasi ini, Mursil ingin memberi tahu kepada masyarakat internasional kalau perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang berada di dalam budidaya.

"Istilah di BPN itu ada dua, non-budidaya atau budidaya. Dengan kita buatkan sertifikat BPN, sawit yang telah tersertifikat jelas berada di dalam budidaya," kata mantan Kakanwil BPN Aceh ini.

Baca juga: Ketua KIP Abdya dan Guru Main Judi Poker di Kebun Sawit, Lari Saat Digerebek, Ini Jumlah Uang Disita

Mursil menambahkan kebijakan ini cukup penting dilakukan untuk melawan kampanye negatif dunia internasional terhadap kelapa sawit Indonesia sekaligus untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan perkebunan.

"Kelapa sawit Indonesia selalu dikaitkan dengan perusakan lingkungan dan perambahan hutan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved