Politisi PA Sorot Realisasi APBA Masih 37,3%: Aneh, Anggaran belum Terserap Sudah Mikir Perubahan

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Politisi Partai Aceh (PA), Sulaiman SE, menyoroti rendahnya realisasi APBA 2021.

Hingga 14 September 2021 dia sebutkan, realisasi anggaran yang terserap baru sekitar 37,3 persen.

Anehnya, di tengah rendahnya serapan anggaran itu, Pemerintah Aceh justru menginginkan dilakukan perubahan APBA 2021.

“Realisasi APBA 2021 yang masih sekitar 37,3% per 14 September 2021, merupakan bukti ketidakseriusan gubernur dalam membangun Aceh,” kata Sulaiman dalam pernyataannya kepada Serambinews.com, Minggu (18/9/2021).

Anggota DPRA ini menuturkan, di sisa waktu yang tersedia, dikhawatirkan akan terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang sangat tinggi.

Padahal Aceh masih membutuhkan serapan anggaran yang sangat besar hampir di semua lini.

Baca juga: Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian Sebut Belum Terlambat Bahas APBA-P

Baca juga: Jika APBA-P Gagal, DPRA Sebut Dana Insentif Nakes tetap Bisa Cair, Begini Skenario Payung Hukumnya

Baca juga: Ketua DPRA: Kok Sibuk Rumah Duafa di Perubahan, di APBA Murni Kenapa Tidak Ada?

Pemerintah Aceh lanjut Sulaiman, seharusnya dapat belajar dari tahun sebelumnya.

Dimana pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah dan tingkat SiLPA yang sangat tinggi, mencapai Rp 3,9 triliun.

Apalagi di era pandemi, perputaran uang dari belanja pemerintah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II yang hanya 2,56%, kata Sulaiman, seharusnya membuka nurani pemerintah Aceh untuk terus menggenjot realisasi APBA.

“Saya melihat Pemerintah Aceh hari ini aneh. Seharusnya yang mereka kejar adalah realisasi APBA murni. Setelah itu, jika masih ada yang tidak mungkin terserap, baru memikirkan perubahan,”

“Tapi Pemerintah Aceh sangat lambat dalam mengeksekusi APBA murni, sehingga di penghujung tahun realisasi masih sangat rendah,”

“Dan hari ini, mereka justru mencari-cari alasan seakan dewan menghambat dilaksanakanya APBA Perubahan,”

“Padahal Pemerintah Aceh sendiri tidak pernah mengajukan rancangan perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 ke DPRA,” beber Sulaiman SE.

Apalagi, sambung Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRA ini, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2020 itu ditolak oleh dewan.

“Dan sampai hari ini juga belum ada Pergub LKPJ, jadi bagaimana kita mau bahas APBA Perubahan?,” tambahnya lagi.

Sulaiman menilai, perubahan APBA 2021 tak lebih hanya sebatas kepentingan elite, tidak murni demi kepentingan rakyat.

Karena bagaimanapun, belanja pegawai dan belanja barang yang mencapai 51,83% di postur APBA 2021 tetap tidak akan berkurang walau dilakukan perubahan anggaran.

Baca juga: Suami Jual Istri untuk Layanan Bertiga, Ditangkap Saat Main, Kelainan dan Pasang Tarif Rp 1,5 Juta

Baca juga: Persiraja Vs PSIS, Laga Babak I Skor Masih Kacamata

Baca juga: Ria Ricis dan Teuku Ryan Segera Lamaran, Oki Setiana Dewi : Hantarannya Pakai Adat Aceh

“Maka dari itu, saya berharap Pemerintah Aceh untuk dapat fokus merealisasikan APBA murni saja dulu,”

“Jika ada kepentingan rakyat yang belum terakomodir di APBA murni 2021, mari kita anggarkan di APBA 2022,”

“Dengan catatan, Pemerintah Aceh harus berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam postur APBA 2022,”

“Jangan hanya berkata demi kepentingan rakyat, tapi dalam pelaksanaan justru untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” pungkasnya.

Begitu juga soal pembangunan rumah duafa. Menurut Sulaiman, jika Pemerintah Aceh punya itikad baik, tinggal lakukan perubahan terhadap Pergub Penjabaran APBA.

“Jadi tidak ada alasan pemerintah Aceh terhambat untuk itu (membangun rumah duafa) jika tidak ada APBA-P,” tukasnya.

Baca juga: Tes CPNS di Pidie Digelar 21 September 2021, Peserta Harus Bawa Surat Hasil Swab

Baca juga: VIDEO KKB Papua Berulah Lagi, Para Nakes Dilecehkan dan Dibuang ke Jurang

Baca juga: Syarat untuk Pembelajaran Tatap Muka di Aceh, Semua Siswa Harus Divaksinasi

Pemerintah Aceh lanjut dia, selalu mengejar target realisasi anggaran di akhir tahun, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu menyebabkan pembangunan sebagaimana diharapkan selalu tidak tercapai. Jikapun ada peningkatan realisasi, tapi tidak pernah efisien.

“Jangankan merujuk kepada RPJMA, Qanun APBA tahun berjalan saja seakan abai untuk direalisasikan oleh Pemerintah Aceh,” timpal Sulaiman.

Selain itu, rendahnya realisasi APBA 2021 menurutnya juga sangat berdampak buruk terhadap citra Aceh di mata Pemerintah Pusat.

Di satu sisi, Aceh sedang berupaya mendapatkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) abadi.

Tetapi di sisi lain, anggaran yang sudah ada justru tidak terserap dengan maksimal.

“Oleh karena itu, saya berharap Pemerintah Aceh dapat memikirkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan, dan jangan mencari-cari alasan dalam melakukan pembangunan,”

“Jangan hanya memikirkan kepentingan hari ini, tapi justru meninggalkan jejak negatif bagi generasi Aceh mendatang.

“Maka dari itu, mari kita lakukan yang terbaik di masa sekarang, untuk dikenang sebagai sosok yang baik di masa mendatang,” demikian Sulaiman SE.(*)

Baca juga: Polres Aceh Timur Amankan 4 Kg Sabu, Ringkus Delapan Tersangka

Baca juga: BIN: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Soal Ancaman Aksi Terorisme

Baca juga: Live Streaming Persiraja vs PSIS Semarang, Sore Ini Pukul 15.15 WIB, Nonton Gratis di Vidio.com