LSM Pasang Poster Copot Sekda dan Dua Kadis Saat Sidang Paripurna, Plt Bupati Dailami Bereaksi Keras

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Dailami sempat berdebat dengan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Merah, Nasri Gayo, di halaman Gedung DPRK Bener Meriah, Senin (20/9/2021).

Perdebatan itu bermula ketika Plt Bupati Dailami memanggil perwakilan LSM Garis Merah ke depan gedung dewan untuk mempertanyakan terkait aksi pemasangan poster bertuliskan “Copot Sekda, Kadisdik, dan Kadiskes” di ruang sidang DPRK Bener Meriah.

Aksi pemasangan poster itu berlangsung saat sidang paripurna perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK-P) tahun anggaran 2021 yang dibuka oleh Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh dan dihadiri Plt Bupati Dailami.

“Alasan anda mengkritik atau mau menurunkan Sekda, Kadiskes, dan Kadisdik, kira-kira apa persoalannya,” tanya Dailami kepada Nasri Gayo.

“Yang harus digaris bawahi di Bener Meriah, dinas yang banyak anggarannya adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” jawab Nasri.

“Dalam rapat Banggar sempat mencuat, ada bahasa ternyata Sekda, Kadiskes dan PPTK tanpa koordinasi dengan DPRK Bener Meriah memanfaatkan dana insentif daerah (DID) untuk pematangan lahan Puskesmas Ramung,” jelas Nasri kepada Dailami.

Baca juga: VIDEO - Spanduk Pecat Nova Dibentang Ditengah Sidang Paripurna DPRA

Kemudian, kata Nasri, tenaga honorer sudah enam bulan tidak menerima gaji, dan tunjangan khusus (TC) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bener Meriah juga belum dibayar.

“Nah ini apa aja kerja Sekda, kalau profesional hal ini tidak akan terjadi Pak. Maka kita menganggap profesionalnya hilang yang ada proposal, kerena mementingkan fee proyek cepat daripada persoalan yang ada,” terang Nasri.

Selanjutnya, Dailami mempertanyakan kembali kepada Nasri tentang tuduhan tersebut.

”Saya mau tanya, bisa anda buktikan feenya cepat,” ucap Dailami yang diulangnya dua kali. “Ini dugaan kami pak, lebih mementingkan proposal dari pada profesional,” jawab Nasri lagi.

Karena perdebatan semakin tegang, Dailami menjelaskan, sekarang aturannya semua ada. “Yyang urgen itu tanpa koordinasi bisa, ini perintah dari Mendagri,” tukas Plt Bupati.

“Lebih urgen mana, gaji guru honorer, daripada pematangan lahan, kalau pematangan lahan tahun depan bisa pak,” ucap Nasri.

Baca juga: Aktivis Desak DPRK Bener Meriah Tolak APBK-P Jika Tak Bisa Akomodir Gaji Honorer

Dailami kembali menjawab, Puskesmas Ramung sudah selesai ditender, karena ada permasalahan lahan ini harus cepat diselesaikan, kalau tidak anggaran bisa kembali lagi ke pusat.

“Ini semua harus cepat kita bangun, kalau tidak, anggaran kita kembali lagi ke pusat, berapa kita rugi,” tegas Dailami.

Dailami juga mengungkapkan mengenai gaji honorer dan TC PNS sudah dilakukan pemanggilan terhadap mereka dan ini tidak ada komplain.

Nasri kembali berujar, kalau tidak ada komplain tidak mungkin mencuat di media, sambil dirinya berpaling dari Dailami.

“Saya mendengar aspirasi anda, jangan anda emosi,” panggil Dailami sambil maju ke arah Nasri untuk menjelaskan persolan tersebut.

Pantau Serambinews.com, ketika perdebatan itu semakin memanas, Dailami dan Nasri dipisahkan oleh beberapa orang yang berada di depan gedung dewan itu.

Baca juga: Sekda Buka Rapat Banggar DPRK Bener Meriah, Bahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022

Setelah itu, Dailami kembali lagi mengikuti sidang paripurna APBK-P tahun anggaran 2021 di ruang sidang DPRK Bener Meriah. 

Sementara itu, usai sidang paripurna APBK-P TA 2021, Dailami kepada wartawan menyampaikan permohonan maaf terkait perdebatan yang sempat memicu kemarahan dirinya kepada LSM Garis Merah.

“Ini sidang paripurna yang harus kita hormati, semua orang boleh mengkritisi namun ada aturannya.

Jangan mengganggu jalannya sidang. Mohon maaf tadi kenapa saya agak sedikit emosi karena adik-adik kita ini tidak ada fakta menuduh SKPK saya, sehingga saya marah dengan mereka seperti marah anak dengan ayah,” tutup Dailami.(*)