Mantan Dubes AS Untuk PBB, Nikki Haley Kecam Pidato Biden di PBB, AS Tampak Lemah dan Menyedihkan

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Mantan Duta Besar untuk PBB Nikki Haley mengkritik Presiden AS Joe Biden

Haley menyatakan Biden gagal menuntut rekan-rekan internasionalnya tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi di Afghanistan.

Dia mengatakan pidaro Joe Biden telah membuat Amerika Serikat terlihat lemah dan menyedihkan di mata masyarakat internasional.

Haley, yang menjabat selama pemerintahan Donald Trump mengecam pidato Biden yang disampaikan pada pada Selasa (21/9/2021) pagi.

Disebutkan Biden tidak menyebutkan Taliban karena tidak memiliki keberanian.

"Pekan ini, Joe Biden cukup berani pergi ke PBB untuk memberi kuliah tentang hak asasi manusia kepada dunia," kata Haley kepada Fox News, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Presiden Joe Biden Siap Bagikan 1 Miliar Dosis Vaksin Covid-19 ke Seluruh Dunia

"Namun, dia tidak dapat menemukan keberanian untuk meminta anggotanya tidak mengakui Taliban," ujarnya.

"Teroris ini memburu sekutu, menempatkan gadis-gadis muda dalam pernikahan paksa, dan membunuh warga Afghanistan yang tidak bersalah di jalanan," kata Haley.

"Amerika sudah terlihat lemah dan menyedihkan," tambahnya.

Haley mengatakan Taliban merupakan kelompok teroris yang menyandera sebuah negara, bukan pemerintah Afghanistan yang sah.

Haley dan kelompok advokasi Stand for America-nya membuat petisi yang mendesak pemerintahan Biden untuk tidak mengakui Taliban.

Petisi tersebut, menurut seorang ajudan Haley sudah memiliki 65.000 tanda tangan.

Namun pemerintahan Biden mengatakan tidak terburu-buru untuk mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah, seperti dilansir AP.

"Tidak perlu terburu-buru untuk pengakuan, dan direncanakan tergantung pada langkah yang diambil Taliban," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki awal bulan ini.

"Dunia akan mengawasi apakah mereka mengizinkan warga negara Amerika, apakah mereka mengizinkan individu untuk pergi," jelas Psaki.

"Bagaimana mereka memperlakukan wanita dan anak perempuan di seluruh negeri," tambahnya.

Biden awal bulan ini mengatakan pengakuan terhadap pemerintah Taliban masih jauh.

Meskipun tidak ada pengakuan resmi, pemerintahan Biden telah menggambarkan Taliban sebagai pebisnis dan profesional.

Baca juga: Rakyat Afghanistan Mulai Melawan Kelaparan Dibawah Penguasa Taliban

Terutama urusan mengizinkan orang Amerika meninggalkan Afghanistan setelah penarikan penuh aset militer AS pada 31 Agustus.

Biden menyebut dialog itu kooperatif dan menyebutnya sebagai sebuah langkah pertama yang positif.

Taliban secara resmi mengumumkan pembentukan pemerintahan barunya awal bulan ini, dengan banyak anggota lama tetap menjadi bagian dari pemerintahan baru.

Pemerintah dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, dengan salah satu pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar sebagai wakilnya.

Penunjukan lainnya termasuk Mullah Yaqoob sebagai penjabat Menteri Pertahanan dan Mullah Abdul Salam Hanafi sebagai wakil menteri.

Pada titik ini, penjabat Menteri Dalam Negeri Taliban, Sirajuddin Haqqani, Kepala Jaringan Haqqani. organisasi teror dan paling dicari FBI.

Kantor Direktur Intelijen Nasional menggambarkan jaringan itu sebagai organisasi militan Islam Sunni.

Dimana, bertanggung jawab atas beberapa serangan berat dalam perang Afghanistan.

Afghanistan dijadwalkan memberikan pidato terakhir pada hari terakhir pertemuan tingkat tinggi pada 27 September.

Tidak jelas, pada titik ini, siapa yang akan berbicara jika Taliban diberikan kursi Afghanistan.

Seorang pejabat administrasi Biden mengatakan anggota komite kredensial sedang berunding dan mengikuti masalah kemungkinan kredensial Taliban secara dekat.

Ketika Taliban terakhir memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001, PBB menolak mengakui pemerintah.

Sebaliknya memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani sebelumnya yang didominasi panglima perang.

Tetapi, akhirnya dibunuh oleh seorang pembom bunuh diri pada tahun 2011.

Pemerintah Rabbani yang membawa Osama bin Laden, dalang dari 9/11, ke Afghanistan dari Sudan pada 1996.

Baca juga: Joe Biden Telepon Xi Jinping, Ujicoba Diplomasi Pribadi, Usai Pejabat Kedua Negara Saling Menghina

Taliban mengatakan menginginkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang itu.

Namun susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi PBB.

Beberapa menteri sementara masuk dalam daftar hitam teroris internasional dan penyandang dana terorisme PBB.(*)