Ajudan Presiden AS Temui Putra Mahkota Arab Saudi, Bahas Konflik Yaman

Saudi telah menuai kritik internasional atas serangan udara yang membunuh warga sipil dan embargo yang memperburuk kelaparan di sebuah negara di ambang kelaparan.

Utusan khusus PBB yang baru untuk Yaman, Hans Grundberg baru-baru ini menyatakan negara itu terjebak dalam keadaan perang yang tidak terbatas.

Baca juga: Wakil Presiden Yaman Kutuk Serangan Rudal dan Drone Houthi ke Pelabuhan Mocha

Dikatakan, harus ada negosiasi untuk mengakhiri konflik lebih dari enam tahun, tetapi tidak akan mudah.

Perang Yaman dimulai pada September 2014, ketika Houthi yang didukung Iran merebut Sanaa.

Kemudian, merebut ke selatan untuk mencoba merebut seluruh negara.

Arab Saudi, bersama dengan Uni Emirat Arab dan negara-negara lain, memasuki perang bersama pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pada Maret 2015.

AS menjual bom dan jet tempur ke Arab Saudi yang kemudian digunakan kerajaan itu dalam serangan di Yaman yang juga menewaskan warga sipil.

Pemerintahan Obama pada tahun 2015 menawarkan bantuan AS untuk operasi komando dan kontrol Arab Saudi.

Di bawah Presiden Donald Trump, bantuan penargetan terus berlanjut meskipun kemudian menghentikan operasi pengisian bahan bakar AS untuk jet Arab Saudi.

Biden mengumumkan berminggu-minggu mengakhiri semua dukungan Amerika untuk operasi ofensif dalam perang di Yaman, termasuk penjualan senjata yang relevan.

Tetapi hanya ada sedikit kemajuan di lapangan dalam menyelesaikan apa yang dikatakan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Pejabat Gedung Putih berharap penunjukan Grundberg akan membawa dinamika baru.

Dengan harapan memberikan tekanan pada semua pihak untuk mengakhiri konflik, menurut dua pejabat senior pemerintahan.

Kunjungan Sullivan ke Arab Saudi juga dilakukan saat pemerintah sedang mencari cara untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran.

Saudi dan UEA dengan keras menentang kembali ke kesepakatan dengan Iran.

Baca juga: Arab Saudi Akan Berupaya Ciptakan Perdamaian di Yaman, Bekerjasama dengan PBB

Berbicara di Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Iran Hossain Amir Abdollah mengatakan akan kembali ke negosiasi nuklir di Wina segera.

Namun dia menuduh pemerintahan As mengirim pesan yang kontradiktif.

Karena kembali dengan pakta itu sambil menjatuhkan sanksi baru terhadap Teheran dan tidak mengambil sedikit pun tindakan positif.(*)