Hakim Lebanon Bekukan Penyelidikan Ledakan Dahsyat Pelabuhan Beirut, Mantan Menteri Tolak Diperiksa

SERAMBINEWS.COM, BEIRUT - Seorang hakim Lebanon membekukan sementara penyelidikan kasus ledakan dahsyat pelabuhan Beirut pada Senin (27/9/2021).

Hal itu terjadi setelah seorang mantan menteri ingin diinterogasi ketika seorang tersangka mengajukan kasus yang mempertanyakan netralitas penyelidik utama.

Ledakan Pelabuhan Beirut pada 4 Agustus 2020 menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan orang, dan menghancurkan sebagian besar Beirut.

Hal ini disebabkan oleh sejumlah besar bahan kimia eksplosif yang disimpan di gudang secara tidak aman selama bertahun-tahun.

Penyelidikan yudisial atas ledakan tersebut, salah satu ledakan non-nuklir terbesar yang pernah tercatat tidak membuat kemajuan.

Baca juga: Mantan PM Lebanon Kabur ke AS, Hindari Panggilan Pengadilan Atas Kasus Ledakan Pelabuhan Beirut

Sehingga, membuat marah banyak warga Lebanon termasuk keluarga korban yang marah karena tidak ada pejabat senior yang dimintai pertanggungjawaban.

Hakim Tarek Bitar ditunjuk sebagai penyelidik utama setelah pencopotan pendahulunya pada Februari 2021 dengan alasan yang sama.

Bitar diberitahu pada Senin (27/9/2021) tentang kasus terhadap dirinya yang diajukan oleh mantan menteri dalam negeri dan anggota parlemen saat ini Nohad Machnouk.

"Sekarang sidang akan dibatalkan dan Hakim Bitar akan berhenti memeriksa berkas itu sampai pengadilan kasasi memutuskan menerima atau menolaknya," kata sumber peradilan.

Tidak ada komentar langsung dari Bitar, yang tidak diizinkan berbicara kepada media.

Penyelidikan telah menghadapi tekanan politik dari partai-partai kuat yang telah menuduh bias dalam penyelidikan.

Baca juga: PBB Alokasikan Rp 142,5 Miliar Untuk Pembelian Bahan Bakar Rumah Sakit Lebanon

Pengadilan kasasi mengeluarkan keputusan pada Februari 2021 yang mengeluarkan hakim pertama, Fadi Sawan, dari kasus tersebut.

Setelah permintaan dari dua mantan menteri yang dia dakwa, Ali Hassan Khalil dan Ghazi Zeaiter.

Hakim Bitar telah mengeluarkan permintaan pada Juli 2021 untuk menanyai mantan perdana menteri Hassan Diab dan pejabat tinggi lainnya.

Semua telah membantah melakukan kesalahan.

Pada 16 September 2021, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan menteri pekerjaan umum Youssef Finianos setelah tidak muncul untuk diinterogasi.

Youssef menjadi yang pertama melawan seorang pejabat tinggi dalam kasus tersebut.(*)

Baca juga: Perusahaan Listrik Lebanon Krisis Bahan Bakar, Negeri Terancam Gelap Gulita