Breaking News:

Kerugian akibat Investasi Bodong Capai Rp 114,9 T

Selama satu dekade (2011-2020), masyarakat Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat investasi bodong

Editor: bakri
KONTAN
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Selama satu dekade (2011-2020), masyarakat Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat investasi bodong yaitu lebih kurang mencapai Rp 114,9 triliun.

Angka tersebut tercatat pada 2011 kerugian yang dialami masyarakat sebesar Rp 68,62 triliun, 2012 Rp 7,9215 triliun, 2014 Rp 0,235 triliun, 2015 Rp 0,289 triliun, 2016 Rp 5,4 triliun, 2017 Rp 4,4 triliun, 2018 Rp 1,4 triliun, 2019 Rp 4 triliun, dan 2020 Rp 5,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Moishe Sofian A Sagir, Senin (27/9/2021).

Ia menjelaskan, permasalahan dari investasi bodong atau ilegal ini karena menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru “member get member”, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan public figure untuk menarik minat berinvestasi, klaim tanpa risiko (free risk), dan legalitas tidak jelas antaranya tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha, serta memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

“Penyebab utama dari investasi ilegal adalah masyarakat mudah tergiur bunga tinggi, masyarakat belum paham investasi, dan pelaku menggunakan tokoh agama, masyarakat dan selebriti,” sebutnya.

Sementara dampak yang ditimbulkan dari investasi ilegal ini yaitu menimbulkan ketidakpercayaan dan image negatif terhadap produk keuangan, menimbulkan potensi instabilitas (korban yang cukup besar), dan mengganggu proses pembangunan.

Ia juga menjelaskan penyebab utama financial technology peer to peer lending adalah adanya kemudahan membuat aplikasi, situs atau website, tingkat literasi masyarakat masih rendah atau mengalami kesulitan keuangan.

Dampak yang ditimbulkan berupa banyak penawaran ilegal melalui internet dan media sosial, hak-hak nasabah tidak terlindungi, teror, intimidasi, pelecehan dan nasabah menjadi tertekan.

Maka dalam hal ini untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, terbentuklah Satgas Waspada Investasi yang didalamnya terdapat 13 Kementerian/Lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI.

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tugas dari Satgas Waspada Investasi ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap investasi ilegal sebelum banyak korban dengan menghentikan aktivitas entitas investasi ilegal. “Terkait dengan investasi ilegal ini imbauan kepada masyarakat kenali 2L yaitu Legal dan Logis,” imbuhnya.

Bagi masyarakat yang mengalami atau menemukan terkait investasi bodong maka dapat menghubungi ke nomor kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.(una)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved