Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Besar Minta Bupati Evaluasi dan Audit Internal Program Selama 4 Tahun

Ditambah Juanda Jamal, untuk memastikan gabah tidak keluar, Pemkab Aceh Besar dapat
mempengaruhi Bank Aceh Syariah supaya dapat mendukung program
kedaulatan petani, tentunya banyak cara bisa kita lakukan.

Salah satunya memediasi Bank tersebut agar dapat bekerjasama dengan pengusaha penggilingan padi di Aceh Besar untuk membeli semua gabah dengan harga yang lebih berdaulat bagi petani.

Kepada Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Disperindagkop agar dapat menindaklanjuti langkah ini supaya kedaulatan petani padi kita dapat diwujudkan.

Kalaupun Aceh Besar mau terlibat dalam ketahanan pangan, akan tetapi janganlah dilakukan pada level gabah, namun upayakan menjadi produk baru seperti produk beras.

Fraksi PA juga meminta pada Dinas pertanian agar kebun-kebun warga yang produktif namun belum ekonomis, maka dinas dapat melakukan pendampingan petani agar memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam komoditi lainnya seperti jagung.

Sehingga lahan tidur dapat “bangun” menjadi produktif dan lahan produktif dapat menjadi
ekonomis.

Lanjutnya, untuk rehab jalan rusak khususnya pada dinas PUPR agar dapat mensurvey jalan-jalan
di wilayah itu yang sudah berlobang dan digenangi oleh air saat hujan seperti saat ini.

Kendatipun ada ruas jalan tupoksi PUPR Propinsi Aceh, maka lakukanlah koordinasinya, salah satu contoh memasuki pasar Sibreh di Jalan Sibreh-peukan biluy, dan sebagainya.

Menyampaikan aspirasi petani di kawasan persawahan tadah hujan seperti persawahan Lampanah, Siron dan Lamkleng dan lainnya, mohon PUPR Aceh Besar terutama yang membidangi irigasi agar dapat sedikit meluangkan waktunya untuk belajar dan mengkaji sistem teknologi irigasi yang tepat untuk kawasan-kawasan tersebut.

"Kita harus malu kalau kemudian petani di Lamkleng berupaya dengan teknologi jeungki. Karena seharusnya tanggung jawab utama ada dipundak kita, kitalah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara memberikan layanan pada masyarakat.

Ditambah, dalam RPJM 2017-2022 dapat diwujudkan, dan langkah perbaikan kearah terciptanya system
pemerintah yang efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan masyarakat di semua tingkatan pemerintahan.

Efektifitas peran dan tanggung jawab ASN di semua level, kami menilai sejauh ini pemanfaatan potensi sumber daya ASN dalam mengefektifkan kerja - kerja pelayanan masyarakat masih rendah. Padahal mereka
adalah kekuatan, mohon Sekdakab agar dapat menata kembali sehingga semua ASN memiliki peran dan tanggung jawab kerja demi percepatan pembangunan Aceh Besar.

Salah satu yang sangat mempengaruhi kinerja adalah relasi kerja antara perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini instansi Bappeda dan BPKKD, kami memantau relasinya keduanya tidak padu, sehingga program pembangunan tahun 2021 tidak efektif, padahal meskipun
refocusing, kalau keduanya sinkron maka kita dapat lebih awal
melaksanakan program pembangunan tahun 2021 ini.

Bukti tidak sinkronnya, misalnya pidato bupati pada penyerahan nota KUA-PPAS
2022, nilai PAD yang tercantum keduanya tidak singkron.

Pada KUA196.277.320.542, sedangkan PPAS 208,437,800,000.

"Kami meminta progress serapan anggaran yang sudah dicapai oleh Pemkab per Agustus 2021. Mohon informasi ini juga disampaikan ke publik secara regular agar masyarakat Aceh Besar dapat mengikutinya kemajuan pembangunan di daerahnya.

Informasi publik ini tentunya sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik UU nomor 14/2008," ujar Juanda Jamal. (*)