Breaking News:

Gandeng KPK dan BPN, PLN Amankan Aset Rp 2 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah

Selama Januari - September 2021, PLN telah mengamankan aset negara lebih dari Rp 2 triliun dari penyelesaian 11.318 sertifikat tanah di Indonesia.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Gandeng KPK dan BPN, PLN Amankan Aset Rp 2 Triliun Lewat Sertifikasi Tanah 

Selama Januari - September 2021, PLN telah mengamankan aset negara lebih dari Rp 2 triliun dari penyelesaian 11.318 sertifikat tanah di Indonesia.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) terus berkomitmen melakukan sertifikasi aset negara untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Selama Januari - September 2021, PLN telah mengamankan aset negara lebih dari Rp 2 triliun dari penyelesaian 11.318 sertifikat tanah di Indonesia.

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan PLN terus mendorong percepatan sertifikasi aset tanah.

Hal tersebut dapat direalisasikan berkat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Darmawan menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Bali Tahun 2021, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Sekelompok Orang Lakukan Pencurian di Kantor PLN, Kabel Seharga 300 Juta Malah Dijual 8 Juta

"Selama Januari - September 2021, PLN telah menerima kurang lebih 11.318 sertifikat tanah dari seluruh Kantor Pertanahan dari Sabang sampai Merauke," kata Darmawan. 

Darmawan menambahkan, khusus di Bali, selama Januari - September 2021, PLN telah menerima 158 sertifikat baru dari BPN, dari target pensertifikatan di tahun ini sejumlah 346 sertifikat tanah.

Darmawan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK dan BPN di seluruh Indonesia atas kerja sama ini.

"Apabila diperlukan dukungan lebih teknis, kami tidak akan segan-segan untuk mengetuk pintu pihak lain, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPK, termasuk aparatur negara lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta TNI.

Begitu juga dengan pimpinan BPK, BPKP, Ombudsman di setiap wilayah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Inspektur Jenderal Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sunraizal juga mengatakan, melalui reformasi agraria ini BPN berkomitmen untuk mendukung PLN menyelesaikan pencatatan aset tanah ini.

Baca juga: General Manager PLN UIW Aceh: Suplai Listrik Kini Jadi Kebutuhan Vital di Masa Pandemi

Salah satunya adalah dengan membuat surat pernyataan bahwa aset tanah yang sudah ada gardu induk atau transmisi yang berdiri di suatu bidang adalah sah milik PLN.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved