Breaking News:

Politik Uang Coreng Proses Demokrasi yang Baik

Dalam proses demokrasi, terkadang ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti melakukan politik uang dan pelanggaran pemilu lain yang dilakukan

Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Muhammad Hadi
Dok Serambinews.com
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh, Marini, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan dan Dosen Antropologi Politik FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya saat menjadi narasumber dalam Serambi Podcast dengan tema “Membumikan Pengawasan Partisipatif dari Desa,” yang disiarkan langsung melalui Facebok Serambinews.com, Rabu (6/10/2021). 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam proses demokrasi, terkadang ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran seperti melakukan politik uang dan pelanggaran pemilu lain yang dilakukan.

Hal yang demikian ini sangat mencoreng proses berdemokrasi yang baik.

“Kita melihat pada 2017 di salah satu kabupaten di Aceh, Bireuen. Seantero Indonesia tahu dan viral pemilihan dengan uang Rp 200 ribu, dan malahan terpilih.

Politik uang susah dihindari tapi bisa dicegah,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh, Marini.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pemilu & Pilkada Serentak 2024, Mendagri Minta Perbaikan Catatan Hasil Evaluasi

Hal itu disampaikan Marini saat menjadi narasumber dalam Serambi Podcast dengan tema “Membumikan Pengawasan Partisipatif dari Desa,” yang disiarkan langsung melalui Facebok Serambinews.com, Rabu (6/10/2021).

Kegiatan yang dipandu Host, Jurnalis Serambi Indonesia, Mawaddatul Husna ini juga menghadirkan narasumber lainnya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan dan Dosen Antropologi Politik FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya.

“Dalam penyelesaian kasus politik uang ini tidak bekerja sendiri, ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketika masyarakat melapor kita langsung mendalami pelaporan tersebut,” sebutnya.

Baca juga: Dapat Nilai Tertinggi Tes SKD, Reny Octavira tak Lulus Masuk Sekolah Tinggi Transportasi Darat 

Ia menyampaikan struktur pemerintah terkecil itu ada di desa, wilayah provinsi maupun kabupaten tidak mempunyai tempat pemungutan suara (TPS).

Sebab TPS itu ada di desa semuanya, jadi indikasi pelanggaran dan kecurangan itu sering ditemukan di TPS.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved