Breaking News:

Hak Jawab dan Koreksi Terkait Berita Bupati Abdya Akmal Ibrahim Segera Bagikan Eks Lahan PT CA

PT Cemerlang Abadi menyampaikan tujuh point Hak Jawab dan Koreksi atas pemberitaan Serambinews.com tanggal 04 Oktober 2021

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM
Hak jawab dan koreksi PT Cemerlang Abadi terhadap berita "Bupati Abdya Akmal Ibrahim Segera Bagikan Eks Lahan PT CA, Gelar Pertemuan dengan BPN dan BPKP Aceh”, di Serambinews.com. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Redaksi Serambinews.com, Jumat (8/10/2021) hari ini menerima surat dengan perihal Hak Jawab dan Koreksi dari Advokat dan Penasehat Hukum Tetap dari PT. Cemerlang Abadi, sebuah perusahaan yang berlokasi usaha di Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Surat berkop H Refman Basri SH MBA – H Zulchairi SH & Rekan itu dikirim dari Medan pada tanggal 5 Oktober 2021, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media Online Serambinews.com, di Aceh. Besar.

Dalam surat tersebut, Advokat Dan Penasehat Hukum Tetap PT Cemerlang Abadi menyampaikan tujuh point Hak Jawab dan Koreksi atas pemberitaan Serambinews.com tanggal 04 Oktober 2021 dengan Judul berita: "Bupati Abdya Akmal Ibrahim Segera Bagikan Eks Lahan PT CA, Gelar Pertemuan dengan BPN dan BPKP Aceh”.

Berikut ini Redaksi Serambinews.com muat secara utuh Hak Jawab dan Hak Koreksi yang tertuang dalam surat tersebut.

Dengan hormat,

Sambil memperkenalkan diri Kami selaku Advokat dan Penasehat Hukum Tetap dari PT. Cemerlang Abadi yang berlokasi usaha di Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sepanjang data dan keterangan Klien Kami dengan ini menyampaikan Permohonan Hak Jawab dan Koreksi atas pemberitaan yang telah dimuat pada media online Serambinews.com tertanggal 04 Oktober 2021 dengan Judul berita: "Bupati Abdya Akmal Ibrahim Segera Bagikan Eks Lahan PT CA, Gelar Pertemuan Dengan BPN dan ВРКР Aceh) (https://aceh.tribunnews.com/2021/10/04/bupati-abdya-akmal-ibrahim-segera-bagikaneks-lahan-pt-ca-gelar-pertemuan-dengan-bpn-dan-bpkp-aceh? page all) yang telah merugikan Klien Kami dengan hak jawab dan koreksi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, yang didalam penafsirannya huruf (a) dan (c) secara tegas disebutkan sebagai berikut:

a. Menguji informasi berarti melakukan chek and rechek tentang kebenaran informasi itu;

c. Prinsip praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang;

Akan tetapi faktanya, Klien Kami tidak pernah dikonfirmasi dan/atau diverifikas oleh wartawan Bapak untuk pemberitaan tersebut di atas padahal pemberitaan tersebu berkaitan dengan areal lahan Klien kami yang saat ini masih dalam proses hukum Mahkamah ung R.I.

2. Bahwa perlu kami informasikan secara juridis formil hingga saat ini Klien Kami belum menerima Surat Pemberitahuan Putusan (relass) atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 410 K/TUN/2020 tersebut dan seandainya (quad non) Putusan tersebut mengabulkan permohonan Kasasi dari Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, maka secara hukum klien kami juga akan menggunakan hak nya untuk segera mengajukan upaya hukum luar biasa Permohonan Peninjauan kembali atas Putusan tersebut sebab secara fakta hukum luas areal yang diputuskan dalam objek sengketa (kecuali titik-titik yang dikuasai oleh klien kami) tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya dikuasai dan diusahai oleh klien kami dilapangan.

3. Bahwa pada akhir-akhir ini ada oknum di beberapa pemberitaan di Media Massa dan Media Sosial yang mengaku-ngaku memenangkan Perkara sedangkan faktanya oknum dimaksud bukan Pihak dalam Perkara tersebut, secara hukum adapun pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah antara PT. Cemerlang Abadi melawan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN akan tetapi didalam pemberitaan tersebut diduga oknum yang mengaku-ngaku tersebut mewacanakan akan membagi bagikan tanah tersebut kepada Pihak lain.

4. Bahwa walaupun didalam pemberitaaan tersebut diwacanakan untuk membagi-bagikan tanah tersebut kepada Pihak lain dengan berlindung untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi kami mengetahui bahwa fakta dilapangan telah ada percobaan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggarap lahan yang dikuasai oleh PT. Cemerlang Abadi.

5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Bapak, bahwasanya pada saat zaman konflik dahulu di Propinsi Aceh situasi keamanan diseluruh Aceh tidak memungkinkan untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara normal, akan tetapi faktanya klien kami tetap berupaya bertahan untuk dapat mengelola dan mengusahakan lahan HGU Klien Kami sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun setelah terjadi perdamaian justru klien kami mendapatkan gangguan dan penolakan dari beberapa oknum, sehingga hal ini jelas telah menghambat investasi yang telah dilakukan oleh klien kami, hal ini jelas jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved