Breaking News:

Opini

‘Grooming”, Modus Baru Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan di Aceh. Sejak tiga tahun terakhir

Editor: hasyim
‘Grooming”, Modus Baru Kejahatan Seksual terhadap Anak
FOR SERAMBINEWS.COM
MARZUKI AHMAD, S.H.I., M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Oleh. MARZUKI AHMAD, S.H.I., M.H., Ketua LPAI Provinsi Aceh dan Dosen Fakulats Hukum Universitas Jabal Ghafur, melaporkan dari Sigli

Kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan di Aceh. Sejak tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh menemukan fakta bahwa kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menanggulanginya.

Sejumlah aturan terus bergulir. Pada 7 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peratutan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri Kimia).

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).  PP Kebiri Kimia ini merupakan kabar baik bagi penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia ini diperuntukkan “hanya” bagi pelaku persetubuhan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk pelaku perbuatan cabul “cukup” dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (Pasal 2 PP Kebiri Kimia).

Tindakan ini tidak berlaku pada pelaku anak, yakni pelaku yang belum berusia 18 tahun.

Tantangan ke depan untuk Aceh, kalau kita mau berkaca pada hierarki peraturan, Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Hukum Jinayat pada 2014 silam. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat itu terdiri atas 10 bab dan 74 pasal.

Sebelumnya sudah lahir Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dengan deskripsi sebagai berikut: terdiri atas 23 bab dan 286 pasal. Ia lahir di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional.

Sebagai bagian dari wilayah teritorial Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Melihat fenomena ini maka sudah sewajar Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah yang ada saat ini harus menyesuaikan dengan persoalan yang mungkin juga akan terjadi di Aceh menyangkut dengan modus ‘grooming’, revisi qanun ini sudah seharusnya masuk dalam Raqan Qanun Banleg DPRA.

Khusus di Aceh, kasus ‘grooming’ ini memang belum muncul, tapi bukan berarti kita aman, karena ini modus digital, tidak bisa kita prediksi kapan, di mana, dan bagaimana. Yang pasti kita harus waspada dan menjaga lingkungan anak dari aksi ‘groomer’ ini. Modus baru ini terungkap saat Bareskrim Polri menangkap pelaku pencabulan terhadap anak lewat media sosial (grooming). Grooming terbilang sebagai modus baru yang kini dipakai oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Lantas apa dan bagaimana grooming dipraktikkan?

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved